CPO Mahal, Harga TBS Sawit Petani di Abdya Rendah, Apkasindo: Tidak Proporsional

KETIK, ACEH BARAT DAYA – Rendahnya harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) oleh pabrik kelapa sawit di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh, kembali menuai sorotan tajam dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

Ketua DPD Apkasindo Abdya, Muazam kepada awak media, Rabu, 23 Juli 2025 mengatakan, meskipun harga Crude Palm Oil (CPO) sedang mengalami lonjakan tajam di pasar lelang nasional, namun harga beli TBS sawit di daerahnya masih rendah.

“Harga CPO sekarang menembus Rp14.666 per kilogram di lelang KPBN untuk Franco Belawan dan Dumai. Seharusnya, harga pembelian TBS petani sudah berada di atas Rp3 ribu/kg,” katanya di Blangpidie.

Muazam menyebut bahwa harga pembelian TBS oleh PT Samira dan pabrik lainnya di Abdya masih berkisar Rp2.660/kg, meski BJR (Berat Jenjang Rendah) sudah di atas 6 kilogram.

Ketua Apkasindo Abdya, Muazam saat memberikan keterangan kepada awak media di Blangpidie, Rabu, 23 Juli 2025. (Foto: T. Rahmat/Ketik)

“Ini tidak proporsional dan sangat merugikan petani,” ujar Muazam di dampingi Sekjen Apkasindo Abdya, Hamdi.

Menurut dia, dua pabrik minyak kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Abdya (PT Samira Makmur Sejahtera dan PT Mon Jambee) saat ini bahkan tidak memiliki kebun inti sendiri, sehingga seluruh pasokan berasal langsung dari kebun petani.

“Dengan kondisi seperti itu, harusnya pihak pabrik lebih menghargai jerih payah petani. Mereka bukan sekadar supplier, tapi mitra utama dalam rantai produksi,” tegasnya.

Muazam menilai ketimpangan ini merupakan refleksi dari lemahnya posisi tawar petani dan minimnya transparansi dalam penetapan harga.

Ia mendesak agar Pemerintah Provinsi dan pihak pabrik membuka ruang dialog terbuka dan menyusun mekanisme harga berbasis mutu aktual TBS.

“Petani sawit kita bukan penonton. Mereka aktor utama yang perlu dihargai secara adil dan setara,” pungkasnya.

Apkasindo Abdya, lanjutnya, akan terus melakukan advokasi agar suara petani semakin didengar dalam pengambilan kebijakan harga di tingkat regional. (*)