Cakupan MBG untuk Ibu Hamil dan Balita Baru 16 Persen, Kota Malang Berpotensi Tambah 25 SPPG

KETIK, MALANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kota Malang baru mencapai 16 persen. Untuk menjangkau lebih banyak penerima, Kota Malang berpotensi menambah 20-25 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes), terdapat sekitar 12.000 ibu hamil di Kota Malang. Data tersebut belum termasuk jumlah ibu menyusui dan balita secara keseluruhan. 

"Data-data keseluruhan belum terverifikasi dengan baik. Kalau sudah masuk semua, ada kemungkinan SPPG di Kota Malang bisa bertambah 20-25 unit," ujarnya, Sabtu 9 Mei 2026.

Namun sebelum merealisasikan rencana tersebut, Wahyu telah meminta agar Dinkes dan Dinsos-P3AP2KB Kota Malang melakukan pendataan. Dari pendataan tersebut dapat diketahui persebaran dan jumlah SPPG yang dibutuhkan. 

"Kami akan mendata lebih dulu karena dari data itu bisa kita ketahui posisinya di mana saja. Dari situ, baru kami akan tahu apakah perlu penambahan SPPG di mana saja," lanjutnya. 

Menurutnya penambahan SPPG memberikan dampak positif bagi masyarakat, perekonomian, hingga sektor pajak daerah. Untuk itu diperlukan perencanaan matang khususnya dalam pendataan di lapangan dengan melibatkan koordinator kecamatan (korcam). 

"Anggarannya kami support dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) provinsi. Nanti pemda juga boleh menganggarkan lewat Satgas, sesuai dengan kemampuan APBD. Tetapi ini tidak memengaruhi kinerja kami," jelasnya. 

Saat ini penerima MBG untuk kelompok 3B masih mengacu pada data dari Kemendikbud, Kemenag, hingga Kemendukbangga. Pemkot Malang akan memaksimalkan pendataan dengan memanfaatkan kader-kader yang ada di wilayah kelurahan. 

"Tidak menutup kemungkinan di Kota Malang atau Malang Raya, saya yakin pasti datanya banyak. Tidak mungkin dalam satu kelurahan tidak ada ibu hamil, ibu menyusui, balita. Data-data keseluruhan itu yang belum masuk," sebut Wahyu. 

Pemkot Malang juga akan memaksimalkan pemantauan terhadap pelaksanaan SOP di tiap SPPG melalui sidak rutin. Dengan demikian diharapkan MBG yang diterima masyarakat tetap terjamin kualitas gizinya. 

"Kami selalu menyiapkan lewat Satgas, selalu memantau untuk bisa mengetahui SOP bisa dilakukan atau tidak. Kami sidak secara random, tetapi sampai dengan saat ini bisa meminimalisir permasalahan yang terjadi," tutup Wahyu. (*)