Bupati KDS Gelar Program Sertifikasi Gratis untuk 10 Ribu Masjid, Madrasah dan Pesantren

KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta jajaran Nahdlatul Ulama (NU) ikut mengawal program sertifikasi gratis bagi 10.000 sarana keagamaan di Kabupaten Bandung.

Program tersebut menyasar masjid, madrasah hingga pesantren sebagai upaya pemerintah daerah memberikan kepastian hukum atas aset keagamaan.

Hal itu disampaikan Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) saat membuka Konferensi ke-3 Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Rancaekek di Ponpes Addzimat Da’i Indonesia, Desa Jelegong, Rancaekek, Minggu (13/9/2026).

Menurut KDS, program tersebut merupakan komitmen Pemkab Bandung bersama Kantor Pertanahan dan Kementerian Agama untuk membantu masyarakat menyelesaikan legalitas tanah yang digunakan bagi kepentingan keagamaan.

“Target saya 10.000 masjid, madrasah termasuk pesantren segera memiliki sertifikat. Kalau ada yang belum, laporkan kepada camat, nanti dikoordinasikan dengan KUA,” ujar Dadang.

Ia mengatakan, sertifikasi penting untuk mencegah munculnya persoalan kepemilikan lahan di kemudian hari. Terlebih, tidak sedikit tanah wakaf yang pengelolanya menghadapi kendala administrasi setelah wakif meninggal dunia.

“Jangan sampai pesantren, madrasah atau masjid sudah terwujud, kemudian hari ada ahli waris yang menggugat. Ini bagian dari upaya kita memberikan kepastian hukum,” katanya.

KDS meminta para pengurus ranting dan MWC NU Rancaekek membantu mendata sarana keagamaan yang belum bersertifikat. Ia memastikan proses administrasi program tersebut tidak membebani masyarakat.

“Kalau yang memberikan wakaf sudah meninggal, silakan dibahas bersama pemerintah desa. Administrasinya kita upayakan gratis,” ujarnya.

KDS berharap seluruh target sertifikasi tersebut dapat diselesaikan pada masa kepemimpinannya di periode kedua. Bahkan, ia mendorong agar sebagian besar prosesnya bisa dituntaskan tahun ini.

Selain persoalan sertifikasi, KDS juga menitipkan pesan kepada peserta Konferensi MWC NU Rancaekek agar proses regenerasi kepemimpinan organisasi berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati.

Menurutnya, perbedaan pendapat dalam konferensi merupakan hal biasa. Namun, setelah keputusan diambil, seluruh kader harus kembali bersatu dan menjaga soliditas organisasi.

“Boleh berbeda pendapat, tetapi kalau sudah ada kesepakatan, titik. Harus kembali sebaris, sejajar dan satu komando. Kita ini keluarga besar,” tegasnya.

KDS juga berharap kepengurusan MWC NU Rancaekek yang terpilih nantinya dapat terus berkiprah dan membangun sinergi dengan pemerintah.

Ia menekankan pentingnya keselarasan program NU dengan visi-misi PBNU, PWNU dan PCNU serta agenda pembangunan pemerintah, baik Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Barat maupun Pemkab Bandung.

“NU harus terus berkiprah dan bersinergi dalam program pembangunan. Mudah-mudahan Konferensi MWC NU Rancaekek berjalan sesuai harapan dan menghasilkan kepengurusan yang semakin kuat,” pungkasnya.(*)