KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan integritas dan kompetensi aparatur menjadi faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS (KDS) saat memberikan arahan pada kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Selasa (2/6/2026).

Menurut KDS, sistem pengawasan yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa didukung sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki integritas, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Karena itu, ia meminta seluruh aparatur pemerintah terus meningkatkan kompetensi, memahami perkembangan teknologi, serta memperdalam pemahaman terhadap berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan.

“Jangan sampai kita merasa cukup lalu berhenti belajar. Aparatur harus terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks,” kata KDS.

Baca Juga:
Bupati Bandung Siapkan Trilogi Festival Seni Budaya Sunda: Harus Ada Kaderisasi Berkelanjutan

Selain peningkatan kualitas SDM, KDS juga menekankan pentingnya membangun institusi yang solid dan memiliki kekompakan internal yang kuat.

Menurut dia, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemimpinnya, tetapi juga oleh kemampuan seluruh unsur di dalam organisasi untuk bekerja dalam satu tujuan yang sama.

“Institusi yang kuat dan kekompakan internal sangat penting. Sebab keberhasilan organisasi bergantung pada kerja sama seluruh unsur yang ada di dalamnya,” ujarnya.

KDS mengatakan penguatan integritas aparatur menjadi bagian penting dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga:
Bupati Bandung Ancam Segel Perusahaan yang Abaikan Kewajiban 10% Lahan untuk Kolam Retensi

Karena itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan harus dipahami sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjaga integritas dalam setiap proses pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

Melalui penguatan kompetensi, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemkab Bandung berharap mampu menghadirkan birokrasi yang profesional serta semakin dipercaya masyarakat.(*)