KETIK, SITUBONDO – Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Situbondo masa bakti 2026–2029 resmi dilantik oleh H. Lutfil Hakim, Ketua PWI Jawa Timur di Pendopo Rakyat Kabupaten Situbondo, Jumat 24 Juli 2026.

Prosesi pelantikan dihadiri Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), insan pers, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengajak PWI untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui karya jurnalistik yang profesional, independen, dan berlandaskan fakta.

“Media sebagai pilar ke-4 dari bangsa ini, memiliki peran strategis sebagai mitra pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah berharap insan pers mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan memberikan edukasi kepada masyarakat," ujar Mas Rio, panggilan akrab Bupati Situbondo.

"Kami membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk PWI dan insan pers, untuk bersama-sama membangun Situbondo melalui pemberitaan yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab," sambungnya.

Baca Juga:
Pesan Gubernur Khofifah di HPN 2026! Wujudkan Pers Profesional, Bermutu dan Pegang Teguh Kode Etik

Tak hanya itu yang disampaikan Bupati Situbondo, namun dia juga menegaskan bahwa kritik yang diimbangi dengan data, cek in rhicek dan konfirmasi disampaikan media, karena media merupakan bagian dari kontrol sosial yang diperlukan.

“Selama disampaikan secara profesional dan berdasarkan data yang benar. Maka, pemberitaan tersebut menjadi pemberitaan yang akurat. Selain itu, produk pemberitaan tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” kata Mas Rio.

Menyambung yang disampaikan oleh Ketua PWI Jatim, H. Lutfil Hakim (Cak Item tadi), lanjut Bupati Situbondo, bahwa dunia jurnalistik kini sudah terbelah. Dunia terbelah dalam perspektif yang kontemporer. “Data menunjukkan bahwa selain media koran, TV, Online, new media podcast dan lain-lainnya,” ujarnya.

Persis yang disampaikan Cak Item, kata Mas Rio, bahwa pembelahan itu sudah mengarah kepada individualisme di dalam dunia jurnalistik.

Baca Juga:
PWI Halsel Tegaskan Pemerasan Berkedok Wartawan Masuk Ranah Pidana

“Yang dikhawatirkan ketika individu-individu itu memproduksi berita-berita tanpa ada saringan jurnalistik sama sekali, maka sebenar apa pun seorang politisi, pemimpin politik atau politisi dan lainnya, selalu di cap atau celah yang bisa disasar oleh para individu-individu di dalam media itu,” jelas Mas Rio.

Bahkan, lanjut Mas Rio, melihat Pers yang tak terdaftar ke Dewan Pers dan banyak orang-orang yang tidak punya sertifikasi jurnalistik atau uji kompetisi wartawan itu bisa memproduksi berita seenaknya sendiri.

“Tanpa ada verifikasi dewan pers maupun apa UKW dan tanpa punya bekal latihan jurnalistik dasar mereka sudah bisa membuat berita seenaknya,” tuturnya.

Apalagi kalau bicara tentang deindividualisasi, kata Mas Rio, proses individualisasi itu sudah merubah dirinya menjadi deindividualisasi. Yakni lahirnya akun-akun bodong, akun-akun yang tidak pernah tahu keberadaannya dan websites berita yang tak tercantum alamatnya.

“Mereka selalu memproduksi berita-berita, bahkan bisa mengalahkan media mainstream nasional dan lokal. Bayangkan! Betapa kuatnya kondisi tersebut di lapangan. Ini persoalan yang harus dihadapi media mainstream," jelasnya.

"Saya, kasih contoh produksi-produksi buzzer di Jakarta sudah kayak perusahaan-perusahaan itu. Dan itu tentu akan memperkeruh suasana di mana media mainstream terus mempertanggungjawabkan akar jurnalistiknya. Sementara, media lain yang bukan produk jurnalistik menayangkan tulisan tanpa mengindahan kode etik jurnalistik,” beber Mas Rio.

Oleh karena itu, Mas Rio meminta kepada rekan-rekan PWI dan wartawan lainnya yang meliki badan hukum media dan mematuhi aturan dewan pers tetap mempertahankan etika jurnalisme.

Sementara di belahan lainnya yang jauh lebih besar jumlahnya dan tidak ada filter jurnalistik serta screening dalam memproduksi tulisannya secara serampangan itu merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh rekan-rekan wartawan yang menjunjung tinggi atau patuh dengan kode etik jurnalistik.

“Maksud saya adalah teman-teman media yang menjunjung tinggi atau patuh dengan kode etik jurnalistik itu harus mulai berpikir bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ketua PWI Jatim Cak Item, bagaimana menandingi mereka agar produk jurnalistiknya itu semakin digemari oleh masyarakat,” kata Mas Rio.

Lebih lanjut, Mas Rio mengatakan, orang dulu membaca koran, tapi koran kemudian sudah dikalahkan oleh media online. Online dikalahkan oleh AI dan media-media sosial lainnya.

Makanya teman-teman media yang menjunjung tinggi atau patuh dengan kode etik jurnalistik harus bisa menandingi media di sebelah agar kode etik jurnalistik tidak porak poranda.

“Saya berharap PWI Situbondo memperhatikan apa yang teklah disampaikan Ketua PWI Jatim Cak Item. Wartawan agar fokus menulis pemberitaan secara profesional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada sektor perikanan, pertanian, peternakan, dan pariwisata agar investasi terus berkembang di Kabupaten Situbondo tercinta ini,” pungkas Bupati Situbondo.

Sementara itu, Ketua PWI Situbondo, Diana menyatakan komitmennya untuk membawa organisasi semakin profesional dan menjaga independensi pers di tengah derasnya arus informasi digital.

Diana juga menegaskan bahwa PWI Situbondo akan terus mempererat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan tanpa mengurangi independensi pers sebagai pilar ke-4 demokrasi.

“Melalui kepengurusan baru periode 2026–2029, PWI Situbondo diharapkan semakin solid, adaptif terhadap perkembangan media digital, serta mampu menghadirkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas, akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik. (*)