Buntut Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Segera Panggil Kemenhub

KETIK, JAKARTA – Tragedi tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin di perairan Laut Jawa menjadi catatan serius Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pasalnya, ia akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meminta pertanggungjawaban serta mendesak evaluasi total terhadap regulasi, kondisi kelaikan kapal, dan sistem pengawasan pelayaran di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan bahwa penanganan keselamatan laut tidak boleh lagi dilakukan secara formalitas. Ia menilai berulangnya musibah di perairan Indonesia merupakan bukti nyata dari lemahnya pemeliharaan standar keselamatan.

"Kita tidak boleh lagi menganggap musibah di laut sebagai sekedar takdir atau faktor cuaca semata. Ini adalah akumulasi dari kelalaian sistem dan lemahnya pengawasan. Saya mendesak Kemenhub untuk mengambil kebijakan radikal, bukan lagi sekedar teguran administratif," tegas Syaiful Huda dilansir dari akun Instagram DPR RI pada Senin, 14 September 2026.

DPR menekankan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Pemanggilan Kemenhub mendatang bertujuan untuk membongkar akar masalah, mulai dari proses penerbitan izin berlayar, kelaikan armada kapal tua, hingga pengawasan kapasitas muatan.

Di tengah desakan evaluasi regulasi tersebut, doa dan harapan terus mengalir bagi seluruh korban dan keluarga. Proses pencarian dan penyelamatan di perairan Laut Jawa diharapkan dapat segera menemukan seluruh penumpang yang hilang dalam kondisi selamat.

Sebab, hingga Senin, 14 September 2026 pukul 10.36 WIB, dari 243 penumpang, sebanyak 114 korban berhasil ditemukan, enam orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam pencarian.

Sementara itu, Kepala Basarnas, Mohammad Syafii, menegaskan bahwa untuk mempercepat proses pencarian korban yang masih hilang, Basarnas mengubah strategi penyisiran dari yang sebelumnya terbagi dalam delapan sektor menjadi lebih fokus pada enam sektor utama.

"Kami terus mengoptimalkan seluruh kekuatan dan aset SAR yang ada. Fokus utama kami adalah menemukan dan menyelamatkan korban yang masih dalam pencarian, dengan tetap memperhatikan keselamatan seluruh personel yang melaksanakan operasi," ujar Syafii.

Operasi penyisiran skala besar ini melibatkan 655 personel gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, instansi pemerintah, relawan, hingga potensi SAR masyarakat.

Sejumlah armada laut telah disiagakan dan beroperasi di lokasi kejadian, antara lain KN SAR Laksmana 241, KRI NAL-363, KRI PFN-731, KRI Canopus-936, serta KAL Kumai.

"Pemantauan dan pencarian dari udara juga terus diperkuat dengan dukungan helikopter dan pesawat milik TNI, Polri, serta BNPB," katanya.

Ia menyebut, pencarian akan terus dipacu secara maksimal dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada demi menemukan 129 korban yang belum diketahui keberadaannya. (*)