KETIK, SLEMAN – Gejolak pelayanan di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sleman langsung direspons cepat oleh jajaran eksekutif daerah.
Menyusul aksi demonstrasi dari Paguyuban Staf Notaris PPAT dan freelance pada Rabu pagi 10 Juni 2026, perwakilan Notaris serta Pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Sleman langsung menggelar pertemuan dengan Bupati Sleman, Harda Kiswaya, pada sore harinya.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Sembada gedung Setda Sleman. Tidak hanya mendengarkan keluhan dari para pengguna layanan BPN, forum itu juga dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN DI Yogjakarta untuk mencari titik temu atas karut-marutnya layanan pertanahan di Bumi Sembada.
Namun, dalam forum ini tidak terlihat keberadaan Kepala Kantah Sleman Imam Nawawi. Menurut Bupati Harda, ia sempat di hubungi Kakanwil BPN DIY Septyo Achyanto yang memberitahukan bahwa dirinya (Kakanwil,red) hari itu dipanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid ke Jakarta bersama Kantah Sleman.
Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan bahwa Pemkab Sleman tidak akan tinggal diam melihat kesulitan yang dihadapi warganya, termasuk para mitra kerja BPN seperti notaris dan PPAT. Harda mengaku terkejut sekaligus prihatin dengan adanya konflik yang terjadi di kantor pertanahan tersebut.
"Karena selama saya bekerja di Sleman, hingga menjadi bupati saat ini, baru kali ini BPN didemo sampai ramai seperti itu. Ini berarti ada masalah yang sangat serius," tegas Harda di hadapan perwakilan IPPAT, perwakilan BPN Sleman dan Kanwil BPN DIY di Ruang Sembada, Rabu petang 10 Juni 2026.
Mantan Sekda Sleman ini menyatakan posisinya berdiri bersama masyarakat guna memastikan roda pelayanan publik kembali normal. Ia menekankan pentingnya respons cepat dan pembenahan dari internal BPN Sleman agar kendala teknis tidak terus mengorbankan kepentingan publik.
Bupati Harda juga membeberkan bahwa dirinya sebenarnya sudah mengendus persoalan ini dan sempat menegur Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Sleman secara langsung. Namun, teguran tersebut tampaknya hanya menjadi angin lalu.
"Saya juga sempat menyinggung soal layanan ini langsung ke Kepala Kantah, sampai dia bilang inggah-inggih (mengiyakan). Namun rupanya belum kepanggih (belum ketemu solusinya/belum sinkron antara ucapan dan tindakan)," urai Harda blak-blakan dengan bahasa khas Yogyakarta.
Harda menambahkan, sejak malam sebelum aksi demonstrasi pecah, dirinya sudah turun tangan memetakan masalah tersebut.
"Tadi malam, saya sempat membahas hal ini setelah membuka komputer. Saya pelajari sampai sekitar jam 12 malam. Artinya, saya akan bersikap imbang dan tentu saya bersama masyarakat," lanjutnya.
Bongkar Akar Masalah BPN
Di tempat yang sama, Ketua Pengurus Daerah (Pengda) IPPAT Kabupaten Sleman, Indro Putro, membeberkan kronologi aksi unjuk rasa hingga menjabarkan potret buram birokrasi internal BPN Sleman yang menjadi sumbu ledak kekecewaan para staf notaris.
Indro melaporkan bahwa penyampaian aspirasi murni dari para staf notaris pada pagi harinya sempat diwarnai ketegangan. Beruntung, situasi dapat diredam setelah Kepala BPN Sleman mau keluar menemui massa.
"Alhamdulillah, penyampaian aspirasi yang murni dari staf notaris tadi sudah berjalan. Memang mendampingi di BPN. Namun kami ditolak saat di dalam aula hingga akhirnya kami turun ke luar. Aspirasi tersebut langsung diterima oleh Kepala Kantor sendiri," ungkap Indro Putro.
Lebih lanjut, Indro membongkar bahwa karut-marut pelayanan ini sejatinya dipicu oleh kebijakan mutasi besar-besaran serta rotasi berkala yang tidak dibarengi dengan kesiapan sistem. Dampaknya, performa pelayanan BPN Sleman anjlok drastis dan merugikan masyarakat pengguna jasa.
Baca Juga:
Plh Sekda Sleman Agung Armawanta: Pemkab Terjunkan 10 Personel Bantu Layanan BPN
"Memang pada awalnya permasalahan ini bermula dari mutasi besar-besaran di BPN, yang cukup berpengaruh terhadap kinerja kami di Sleman. Mulai dari staf yang diambil separoh karena mutasi dan rotasi, hingga Kepala Kantor yang berganti-ganti," bebernya.
Akibat perombakan personel yang ugal-ugalan tersebut, persoalan administrasi fatal sempat terjadi berulang kali.
"Permasalahan awal sempat memicu adanya berkas yang hilang atau keselip, namun Alhamdulillah untuk urusan buku tanah saat ini sudah bisa teratasi," tambahnya.
Aturan Anyar Persulit Investasi
Belum usai urusan administrasi internal, para notaris kini dihantam persoalan baru terkait implementasi aturan validasi Surat Ukur (SU) dan kewajiban proses plotting tanah. Minimnya sosialisasi dari pihak BPN dinilai membuat masyarakat dan pelaku usaha kebingungan, sementara prosedur di lapangan justru berjalan sangat lambat serta memakan biaya tinggi.
"Masyarakat sendiri sebetulnya belum tahu tentang plotting karena kurangnya sosialisasi sejak tahun-tahun kemarin. Ternyata proses plotting ini memakan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang cukup besar, padahal masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat. Akibatnya, kami yang harus terus-menerus menjelaskan kepada masyarakat pengguna jasa," keluh Indro.
Menurut IPPAT, mandeknya pelayanan akibat benturan regulasi baru dan krisis internal BPN ini bukan lagi masalah sektoral, melainkan sudah mengancam iklim investasi makro di wilayah Sleman. Investor membutuhkan kepastian hukum dan waktu dalam pengurusan sertifikat tanah.
Tak hanya itu, Indro juga menyoroti ego sektoral dan lemahnya koordinasi antarlini di lingkungan Kantor Pertanahan Sleman.
"Kesimpulannya, kami memang mengalami banyak kesulitan. Waktu itu, koordinasi antara pihak kepala kantor dengan bagian kasir terkesan berjalan sendiri-sendiri; dari sana jalan sendiri, dan dari sini pun jalan sendiri," kritiknya tajam.
Dalam forum tersebut, IPPAT mengapresiasi dan mendukung penuh poin-poin kendala yang dipaparkan oleh perwakilan lainnya, sebagai bahan evaluasi bersama. Serta menegaskan pentingnya komitmen bersikap saling mengingatkan demi mengevaluasi kondisi atau status istimewa yang sedang berjalan.
"Karena situasi yang istimewa ini, kita tidak boleh abai dan memang harus saling mengingatkan," pungkas Indro.
Isyaratkan Copot Jabatan
Baca Juga:
Buktikan Ancaman, Ratusan Massa Geruduk Kantor BPN SlemanMendengar pemaparan komprehensif dari IPPAT, Bupati Harda Kiswaya semakin memantapkan sinyal bahwa dirinya telah berkomunikasi intensif dengan pimpinan Kanwil BPN DIY untuk mendesak adanya evaluasi total.
Bahkan, ia tidak menampik adanya informasi mengenai opsi perombakan struktural dan pencopotan jabatan jika sistem pelayanan tak kunjung membaik.
"Saya sudah sampaikan, ada perasaan-perasaan (kekecewaan) itu. Bahkan ada permintaan diganti jika tidak ada perubahan. Satu-satunya jalan mungkin itu. Nanti kita lihat tanggapan dari BPN seperti apa," tukas Harda.
Pemkab Sleman sendiri berkomitmen memberikan dukungan teknis jika BPN kekurangan personel dalam mengurai tumpukan berkas yang dikeluhkan.
"Saya berusaha memenuhi apa yang disampaikan, mulai dari permintaan tambahan tenaga dan sebagainya, sudah saya bantu. Biar kabupaten ini memiliki rambu-rambu yang jelas. Agar layanan dan kepuasan masyarakat itulah yang kita tuju," imbuhnya.
Di akhir arahannya, Bupati Sleman meminta para notaris dan masyarakat pengguna layanan BPN Sleman tidak perlu takut untuk menyuarakan rapor merah pelayanan birokrasi, sepanjang hal tersebut valid demi perbaikan ke depan.
"Namun intinya, saya minta peninjauan kembali. Sampaikan saja, tidak usah perlu takut-takut. Sampaikan saja, baik yang sifatnya bikin naik tensi (emosional) maupun yang kurang enak didengar," pungkas Harda. (*)