BPKP DIY Audit Dugaan Korupsi Pengadaan WiFi Gratis, Polresta Sleman Tunggu Hasil

KETIK, YOGYAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DI Yogyakarta saat ini tengah melakukan audit dugaan penyimpangan pengadaan wireless fidelity (Wifi)  Tahun Anggaran 2022-2023 di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Sleman.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Investigasi Perwakilan BPKP DI Yogyakarta IG Setya Rudi Wiyana saat dikonfirmasi Kamis malam 26 Juni 2025.

Rudi Wiyana mengatakan audit yang dilakukan instansinya berupa audit investigasi. Permintaan audit Investigasi ini diajukan oleh penyidik Polresta Sleman.

Perlu diletahui audit investigasi dilakukan dalam rangka mengungkapkan terjadi tidaknya penyimpangan atau fraud. Serta untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terkait tindak pidana korupsi.

Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) D I Yogyakarta. (Foto: Fajar Rianto/Ketik)

Hasil audit ini dapat digunakan sebagai dasar untuk proses hukum lebih lanjut, termasuk penegakan hukum. Sedangkan tahapan utamanya berupa,  perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

Diungkapkan oleh Rudi Wiyana bahwa proses audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP DIY terkait kasus tersebut saat ini memasuki tahap pengembangan informasi awal.

"Audit kami tidak mengarah ke siapa, tetapi membuktikan hipotesis," pungkas Rudi Wiyana.

Beberapa waktu terakhir dugaan penyelewengan pengadaan Wifi gratis (free Wifi) Sleman yang diperuntukan bagi pedukuhan, komunitas, dan pasar tradisional marak diberitakan.

Polresta Sleman menduga terjadi markup dalam proses pengadaan wifi yang dibiayai oleh APBD TA 2022 senilai Rp3.203.200.000 dan APBD TA 2023 sebesar Rp5.374.950.000.

Kasatreskrim Polresta Sleman, yang saat itu dijabat oleh AKP Riski Adrian dan per 21 Mei 2025 digantilan oleh  AKP Wahyu Agha Ari Septyan, mengungkapkan sejumlah pihak dari Diskominfo Sleman maupun penerima manfaat telah dipanggil oleh penyidik sebagai saksi dalam kasus ini. Disebutkan proses penyelidikan kasus tersebut telah dilakukan sejak akhir tahun 2024 lalum

Adapun pengadaan langganan free Wifi pedukuhan, komunitas, dan pasar tradisional merupakan program prioritas Bupati Sleman periode 2021 - 2024, Kustini Sri Purnomo.yang dimulai sejak tahun 2021.

"Kami yakin kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan. Hanya saja jika berbicara mengenai fakta hukum. Selaku penyidik kami harus menunggu hasil audit dari BPKP dahulu," jelas Riski Adrian saat itu. (*)