KETIK, SURABAYA – Bencana tak hanya meninggalkan kerusakan infrastruktur dan lingkungan, tapi juga menghantam roda usaha masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Menyikapi persoalan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Program SIAP SIAGA, perangkat daerah, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kajian UMKM Tangguh. Acara berlangsung di Ruang Siaga, Kantor BPBD Jatim, pada Rabu, 1 Juli 2026.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, hadir secara daring dalam forum tersebut. Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto serta Koordinator Program Siap Siaga Jatim Mambaus Su'ud hadir langsung, didampingi sejumlah perwakilan UMKM dari berbagai daerah di Jatim.
Dalam forum ini, para pemangku kepentingan merumuskan strategi agar UMKM di Jatim mampu bertahan, beradaptasi, dan bangkit lebih cepat saat terdampak bencana.
Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto menegaskan, membangun ketangguhan tak melulu soal penanganan saat bencana terjadi, melainkan juga memastikan masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Baca Juga:
PMI Cilacap Bekali Pengurus Kecamatan Ilmu Kepalangmerahan dan Pertolongan Pertama"Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan solusi, mulai dari penguatan mitigasi risiko, diversifikasi usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga perluasan akses pemasaran bagi pelaku UMKM," tegasnya.
Sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat diharapkan melahirkan rekomendasi yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi warga di kawasan rawan bencana. Sebab, UMKM yang tangguh dinilai menjadi fondasi penting bagi Jatim dalam menghadapi bencana sekaligus bangkit menuju masa depan yang berkelanjutan.
Sementara, berdasar identifikasi awal, dampak yang biasa dirasakan UMKM saat terjadi bencana, dapat diklasifikasi menjadi dua, yakni, dampak langsung dan dampak tak langsung.
Dampak langsung, di antaranya, berupa kerusakan aset dan infrastruktur, serta gangguan operasional. Sementara dampak tak langsung bisa berwujud, rantai pasok yang terputus, hilangnya pendapatan, masalah keuangan, khususnya cicilan modal dan dampak psikologis. (*)