BNPB Umumkan Perkembangan Pembangunan Hunian Pascabencana di Sumatra Utara

KETIK, JAKARTA – Pemerintah pusat bersama berbagai pihak terus mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pada akhir November 2025, khususnya di sektor hunian. Hingga Rabu 14 Januari 2026, lebih dari 800 unit hunian masih dalam proses pengerjaan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.077 unit hunian sementara (huntara) diajukan oleh pemerintah kabupaten dan kota terdampak. Dari jumlah tersebut, 865 unit sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, 27 unit huntara telah selesai dan siap huni, masing-masing berada di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 15 unit dan Kabupaten Tapanuli Utara 12 unit.

Selain huntara, skema Dana Tunggu Hunian (DTH) dipilih oleh 3.489 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menyiapkan 3.251 rekening penerima. Hingga Selasa 13 Januari 2026, DTH telah disalurkan kepada 1.141 KK. Bantuan DTH sebesar Rp600 ribu per bulan per KK diberikan selama tiga bulan.

Bantuan huntara dan DTH diperuntukkan bagi kepala keluarga dengan kategori rumah rusak berat. Para penerima selanjutnya akan mendapatkan hunian tetap (huntap) sebagai bagian dari proses pemulihan agar dapat segera kembali menempati tempat tinggal yang layak.

Secara paralel, pembangunan hunian tetap juga terus berjalan di wilayah terdampak. Hingga Rabu (14/1), BNPB mencatat usulan pembangunan huntap dari pemerintah daerah sebanyak 3.460 unit, dengan 648 unit di antaranya telah memasuki tahap pembangunan.

Data Bencana

Hingga Rabu 14 Januari 2026, BNPB merilis data dampak banjir dan longsor di Sumatra Utara yang dipicu fenomena Siklon Tropis Senyar. Jumlah korban jiwa masih tercatat sama, yaitu 264 orang meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 10.854 orang mengungsi.

Sebanyak 14 kabupaten dan kota masih berada pada status transisi darurat ke pemulihan, sementara dua daerah telah mengakhiri status tanggap darurat. Keempat belas daerah tersebut meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Nias Selatan, Mandailing Natal, Langkat, Deli Serdang, Batubara, serta Kota Sibolga, Padang Sidempuan, Medan, dan Binjai.

Seiring masih berlangsungnya pengungsian dan status kedaruratan di sejumlah wilayah, pemerintah pusat melalui BNPB terus mendistribusikan bantuan logistik pangan dan nonpangan dari Pos Logistik Kualanamu ke berbagai daerah di Sumatra Utara, termasuk ke Provinsi Aceh.

Distribusi bantuan harian di Sumatra Utara per Selasa  13 Januari 2026 mencapai 1,3 ton melalui jalur udara dan 27,02 ton melalui jalur darat. Sejak pengaktifan Pos Logistik Kualanamu hingga Rabu 14 Januari 2026, total bantuan yang telah disalurkan BNPB mencapai 2.781,56 ton dari total bantuan masuk sebesar 3.023,60 ton, atau setara 91,99 persen.