KETIK, PALEMBANG – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi antarinstansi guna menekan peredaran narkotika, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).
Kerja sama tersebut difasilitasi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan sebagai langkah strategis untuk memperbarui komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN), sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan di dalam lapas dan rutan.
Kepala BNNP Sumsel, Hisar Siallagan, mengatakan bahwa kerja sama yang difasilitasi oleh Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah berjalan, sekaligus dimutakhirkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan.
“Kerja sama ini sebenarnya kelanjutan yang dimuktahirkan lagi, kita pererat lagi, intinya untuk peningkatan pelaksanaan tupoksi masing-masing institusi,” ujar Hisar saat diwawancarai 20 April 2026.
Baca Juga:
Konflik Global Picu Gejolak Harga Bahan Pokok di Kota Malang, Pemerintah Siapkan IntervensiIa menegaskan bahwa ancaman narkoba masih menjadi perhatian serius, sehingga diperlukan langkah terpadu untuk menekan peredarannya di berbagai lini.
“Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pemasyarakatan, baik SDM-nya, kemampuannya, maupun SOP-nya, agar peredaran narkotika bisa ditekan di semua lingkungan,” katanya.
Hisar berharap dengan adanya perjanjian kerja sama ini, koordinasi antarinstansi semakin kuat, khususnya dalam menekan peredaran narkotika di Sumatera Selatan.
“Dengan adanya perjanjian ini, kerja sama kita antarinstansi semakin erat, yang tujuannya pada akhirnya untuk menekan peredaran narkotika di Sumatera Selatan dan menyelamatkan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga:
Viral Ikan Sapu-Sapu, Ancaman Serius bagi Ekosistem Sungai dan Kesehatan LingkunganMenurutnya, peredaran narkoba tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga berpotensi masuk ke dalam lapas dan rutan. Oleh karena itu, pertukaran data intelijen menjadi salah satu poin penting dalam kerja sama tersebut.
“Salah satu poin kerja sama ini adalah tukar-menukar data intelijen. Kalau ada informasi peredaran, baik di luar maupun di dalam lapas dan rutan, bisa segera ditindak sehingga dapat ditekan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hisar menekankan bahwa penanggulangan narkoba harus dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni menekan pasokan (supply) dan permintaan (demand).
“Penanggulangan narkoba ada dua aspek, supply dan demand. Kita harus menekan supply, tapi juga menekan demand-nya,” ungkapnya.
Sejumlah pejabat berfoto bersama usai penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNNP Sumatera Selatan dan Kanwil Ditjenpas Sumsel di Palembang, Senin 20 April 2026. (Foto: Yola/Ketik.com)
Ia menilai, selama ini upaya menekan permintaan masih kurang mendapat perhatian, termasuk dari sisi pemberitaan.
“Media juga masih kurang meliput bagaimana upaya menekan demand. Padahal menekan demand itu penting, agar meskipun barang ada, masyarakat tidak mau membeli,” katanya.
Menurut Hisar, jika permintaan rendah, maka peredaran narkoba otomatis akan berkurang karena tidak adanya pasar.
“Kalau barang ada tapi tidak ada yang beli, sesuai hukum ekonomi mereka akan cari daerah lain yang pasarnya tinggi. Itu sebabnya kita harus membangun kesadaran masyarakat agar tidak menggunakan narkoba,” ujarnya.
Ia pun menegaskan pentingnya perang narasi melawan sindikat narkoba, agar masyarakat tidak lagi menganggap narkoba sebagai sesuatu yang dicari.
“Kita tidak boleh kalah dalam bernarasi dari sindikat. Narkoba harus bukan lagi menjadi barang yang dicari-cari,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Erwedi Supriyatno, menyoroti maraknya penyalahgunaan telepon seluler ilegal oleh narapidana yang menjadi salah satu pemicu utama tindak kejahatan dari dalam lapas.
“Jadi kita tahu semua adanya peredaran narkoba atau pengendalian narkoba oleh narapidana, itu pasti menggunakan telepon seluler yang dimiliki secara ilegal. HP di dalam lapas yang digunakan secara ilegal oleh narapidana ini menjadi sumber dari segala masalah yang ada di dalam lapas,” tegas Erwedi.
Ia menyebut, pihaknya terus melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan ponsel ilegal di dalam lapas.
“Sehingga kita berupaya terus melakukan pemberantasan terhadap peredaran HP atau penggunaan HP oleh narapidana,” ujarnya.
Menurut Erwedi, larangan penggunaan ponsel sebenarnya sudah lama diberlakukan. Namun, masih ada upaya penyelundupan oleh oknum narapidana untuk kepentingan tertentu.
“Sejak awal sudah dilarang, cuma mereka bisa menyelundupkan HP secara personal yang digunakan karena ada kepentingan tertentu, salah satunya untuk hal-hal negatif,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihak lapas sebenarnya telah menyediakan fasilitas komunikasi resmi bagi warga binaan.
“Kita sudah menyiapkan warung telekomunikasi atau wartel yang bisa digunakan oleh warga binaan. Namun nyatanya masih ada yang memilih menggunakan HP pribadi untuk kegiatan melanggar, seperti pengendalian narkoba, penipuan online, dan sebagainya,” ungkapnya.
Erwedi juga menegaskan bahwa kerja sama dengan BNNP Sumsel ini menjadi langkah strategis dalam program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), termasuk dalam pertukaran data serta pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan.
“Kerja sama ini dalam rangka P4GN, termasuk tukar-menukar informasi dan data, serta program rehabilitasi di dalam lapas yang nanti akan dibantu oleh pihak BNN,” pungkasnya.(*)
