BKKBN Luncurkan 19 BKB Unggulan di Jawa Barat

KETIK, BANJAR – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan secara serentak 19 Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif Unggulan (HIU) di Jawa Barat.

Puncak peluncuran berlangsung di BKB HIU Wijaya Kusuma, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jumat, 24 November 2023, yang diikuti secara virtual di 18 kabupaten/kota lain di Jabar.

Peluncuran dihadiri Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih, Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Fazar Supriadi Sentosa, dan Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN Irma Ardiana yang hadir menyapa dari ruang kerjanya di Jakarta.

Di kabupaten dan kota lain, peluncuran BKB HIU turut dihadiri pimpinan daerah, unsur penasehat dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, penyuluh keluarga berencana, para pengelola dan kader BKB, dan pemangku kepentingan lainnya. Turut hadir dan melaporkan secara langsung para jurnalis dan perwakilan media yang tergabung dalam wadah Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB).

Dalam laporannya sebagai ketua panitia, Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Fazar Supriadi Sentosa mengungkapkan, launching bertujuan menyebarkan informasi mengenai BKB HIU di tingkat kabupaten dan kota serta penguatan komitmen dewan penasehat terhadap pengelolaan BKB HIU. Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, 21 di antaranya tercatat sudah memiliki BKB HIU, dengan dua di antaranya sudah diluncurkan lebih awal.

Lebih jauh Fazar menjelaskan, BKB HIU  merupakan strategi pembangunan manusia sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka mewujudkan generasi emas bangsa Indonesia sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan asah, asih, dan asuh bagi optimalisasi seluruh aspek perkembangan anak sejak dalam kandungan.

"Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Sayangnya, hal ini tidak diimbangi dengan tingginya kualitas sumber daya manusia kita. Indeks Pembangunan Manusia kita menempati urutan 111 di dunia. Khusus di Asia Tenggara, posisi IPM kita nomor dua dari bawah," ungkap Fazar.

Salah satu pemicu rendahnya kualitas pembangunan manusia Indonesia akibat masih tingginya prevalensi stunting. Kini pemerintah tengah mengupayakan percepatan penurunan stunting melalui berbagai intervensi, baik langsung maupun tidak langsung. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa ditekan menjadi 14 persen pada 2024 .

"Visi Indonesia Emas pada 2045 mendatang tidak akan tercapai jika anak-anak kita tumbuh dalam keadaan stunting. Karena itu, menjadi kewajiban kita untuk bersama-sama menekan angka stunting, khususnya dengan cara melakukan pencegahan sejak hulu, jauh sebelum anak lahir," papar Fazar.

Dia menegaskan, 1.000 HPK merupakan periode kritis bagi perkembangan otak anak, sehinga perlu optimalisasi dengan pemenuhan kebutuhan esensial anak melalui pemberian stimulasi, asupan gizi yang baik dan seimbang, pemeliharaan kesehatan, serta pengasuhan sesuai tahapan usia anak. BKB HIU menyelenggarakan kegiatan kelas pengasuhan bagi keluarga dengan ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan (Baduta).

"Dengan adanya program ini diharapkan peran para pihak dari pusat hingga desa dan kelurahan dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan kelas pengasuhan bagi keluarga dengan ibu hamil dan baduta yang dilakukan oleh kader BKB yang akan memberikan kontribusi dalam pencapaian penurun angka stunting sebesar 14 persen pada 2024," jelas Fazar.

Sementara itu, Direktur Bina Keluarga dan Anak BKKBN, Irma Ardiana menjelaskan, BKB HIU merupakan salah satu strategi perceparan penurunan stunting melalui pengembangan anak usia dini. Dalam hal ini, penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting.

Menurut Irma kegiatan ini menargetkan tiga keluaran. Pertama, terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu sebesar 90 persen pada 2024 mendatang. Kedua, persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas BKB tentang pengasuhan 1000 HPK sebesar 90 persen pada 2024. Ketiga, persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) sebesar 70 persen.

Irma menjelaskan, BKB HIU merupakan pengembangan BKB dengan menghadirkan enam layanan. Keenam layanan tersebut meliputi (1) Administrasi Kependudukan dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan; (2) Pengasuhan atau Parenting bersama; (3) Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan; (4) Pembentukan Karakter Anak; (5) Promotif Preventif Pemeliharaan Kesehatan, Gizi, Perlindungan Anak, dan ; (6) Rujukan/Konseling/Perawatan/Bansos.

Dengan memenuhi enam layanan tersebut diharapkan kesenjangan yang terjadi di lapangan terkait pemenuhan hak anak seperti memperoleh akte lahir dan layanan kesehatan dapat terpenuhi melalui jamkesmas bagi keluarga dan anak yang mendukung pengasuhan dalam percepatan penurunan stunting.

Irma menjelaskan, layanan kelas pengasuhan bagi keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan tidak terlepas juga dalam program membangun desa sehingga berbagai bentuk inovasi dapat berkontribusi positif bagi perempuan dan anak karena sekitar dua pertiga penduduk desa adalah perempuan dan anak.

"Optimalisasi tumbuh kembang anak melalui pengasuhan akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui BKB HIU," kata Irma.

Dengan pemenuhan layanan holistik integratif bagi keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan, maka menurutnya percepatan penurunan stunting dapat terwujud untuk menghadirkan generasi emas Indonesia pada tahun 2024.(*)