BGN Brebes Klarifikasi Tudingan Konflik dengan Masyarakat Soal SPPG

KETIK, BREBES – Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Brebes memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan adanya konflik antara Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) dengan masyarakat.

Klarifikasi ini disampaikan menanggapi pemberitaan yang beredar luas di media daring setelah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menyinggung dugaan adanya konflik tersebut.

‎Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Brebes, Arya Dewa Nugraha, menegaskan bahwa kegiatan operasional SPPG di wilayah Kabupaten Brebes berjalan baik dan sesuai prosedur.

"Kami ingin meluruskan bahwa sejak awal operasional, pelaksanaan SPPG di Kabupaten Brebes telah melalui tahapan koordinasi resmi antarinstansi. Tidak ada konflik ataupun pemaksaan terhadap pihak sekolah seperti yang diberitakan," tegas Arya.

‎Arya menjelaskan bahwa SPPG di Brebes telah melalui Rapat Koordinasi dan Percepatan Operasional SPPG yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Brebes. Evaluasi terhadap pelaksanaan dan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara rutin setiap bulan.

‎Sebelumnya beredar berita di media daring, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyebut adanya peristiwa pemaksaan SPPG dari Polri di Brebes kepada sekolah agar tidak lagi bekerja sama dalam pemberian MBG dengan SPPG yang dikelola warga.

‎Zaini menyampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepalla BGN, Dadan Hindayana di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 November 2025.

‎Zaini mengungkapkan pemaksaan tersebut dilakukan oleh perwira menengah (pamen) di level Polres dengan mendatangi tiap sekolah.

‎"Kehadiran SPPG Polri di daerah ini malah menimbulkan masalah, Pak Kepala (BGN). Sebab untuk mendapatkan menerima manfaat, banyak polisi bergerilya ke sekolah-sekolah, Jadi ini berbenturan dengan SPPG yang sudah dikelola oleh masyarakat," katanya yang dikutip dari YouTube TV Parlemen.

‎"Ini yang melaporkan ke saya itu di Grobogan dan Brebes," sambungnya

‎Zaini pun lantas meminta Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya untuk melakukan penertiban soal peristiwa semacam ini.(*)