Belum Inkracht, Pemkab Bandung Pilih Tunggu Proses Hukum Kasus PT BDS

KETIK, BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung memilih bersikap hati-hati dalam menyikapi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Bandung Daya Sentosa (BDS).

Pemkab Bandung menegaskan akan menunggu hingga seluruh tahapan peradilan selesai dan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht. Sikap tersebut diambil karena kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir atas vonis yang dibacakan pada Kamis (12/11/2026).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, mengatakan pemerintah daerah menghormati putusan pengadilan sekaligus memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menggunakan hak hukumnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kami dari pemerintah menyikapi keputusan pengadilan yang dikeluarkan hari ini. Ini merupakan salah satu langkah dari berbagai pihak untuk mencari keadilan atas peristiwa hukum yang terjadi," ujar Erwin.

Menurutnya, proses peradilan masih memungkinkan para pihak yang belum menerima putusan untuk menempuh upaya hukum lanjutan, termasuk banding. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin mengambil kesimpulan lebih jauh sebelum terdapat keputusan akhir.

"Proses hukum masih belum inkracht. Bagi pihak-pihak yang merasa belum menerima putusan, masih ada langkah hukum yang diatur oleh perundang-undangan, termasuk banding dan proses selanjutnya," katanya.

Erwin menegaskan, penghormatan terhadap proses hukum harus diberikan kepada seluruh pihak, baik aparat penegak hukum maupun para terdakwa yang memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme yang tersedia.

"Kami menghormati langkah penegak hukum dan menghormati pihak-pihak yang terlibat untuk mengupayakan keadilan. Pemerintah menunggu apa yang menjadi keputusan akhir atau inkracht," tegasnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada Direktur Utama PT BDS berinisial YB dan 18 tahun penjara kepada Direktur PT Cahaya Frozen Raya (CFR), Castam.

Keduanya juga dijatuhi denda masing-masing sebesar Rp1 miliar. Selain itu, majelis hakim menetapkan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp203.595.871 kepada Yanuar Budinorman dan Rp128,32 miliar kepada Castam.

Meski telah dijatuhi vonis, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena para pihak masih memiliki kesempatan menentukan langkah hukum selanjutnya.

Pemkab Bandung pun menegaskan akan menghormati seluruh proses peradilan hingga diperoleh putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap.(*)