KETIK, PACITAN – Musim kemarau di Pacitan identik dengan krisis air bersih. Tak ingin terjebak dalam siklus tahunan yang sama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan, Jawa Timur mulai menyiapkan langkah lain untuk mengatasi permasalahan ini.
Berjalan lama fokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti sumur, pipa, instalasi pengolahan air, dan banyak elemen lainnya, kini Pemkab Pacitan mulai melirik pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola air di tingkat desa.
"Selain infrastruktur jaringan air minum, kita perlu juga adanya pengelolaan SDM-nya di masing-masing desa melalui KPSPAM (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum) di desa-desa," ujar Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum (PLAM) Dinas PUPR Pacitan, Tonny Setyo Nugroho, Jumat (28/6/2024).
Langkah ini didasari oleh kesadaran bahwa infrastruktur yang memadai tak akan optimal tanpa pengelolaan yang mumpuni.
Baca Juga:
Pacitan Catat 8 Kasus Kekerasan Anak, Usia 11-13 Tahun Jadi Korban Terbanyak"Bisa dibayangkan, kurun waktu 2014-2023 pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp123,54 miliar. Tapi, Pacitan masih selalu kekeringan," ungkap Tonny.
Oleh karena itu, Pemkab Pacitan kedepan akan konsen untuk memperkuat SDM melalui masyarakat dalam pengelolaan air minum.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mereaktifkan asosiasi Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) di Pacitan yang sebelumnya non-aktif.
"Asosiasi KPSPAM di Pacitan sebenarnya dulu sudah lama terbentuk, dan memang selama ini masih kurang aktif. Rencananya kedepan KPSPAM ini bakal kita data kembali, untuk menyamakan pandangan terkait pengelolaan air di wilayah," papar Tonny.
Baca Juga:
Anak Dianiaya di Rumah Nenek, Ibu di Pacitan Tempuh Jalur Hukum-Lapor Polda JatimDi samping itu, Pemkab Pacitan juga mendorong desa-desa untuk lebih aktif dalam mengelola air minum di wilayahnya. Mengingat rendahnya kepedulian warga terkait isu tersebut.
"Selain itu, ini juga soal pemerintah desa (Pemdes). Sejauh ini dari data Musrenbang tahun 2025, kalau tidak salah hanya 4-5 desa yang mengusulkan anggaran untuk pengelolaan air. Sementara, kalau kita lihat peta kekeringan BPBD tahun lalu, wilayah kekeringan hampir merata di 167 desa di Pacitan. Saya tidak tahu apa memang pihak desa tidak peduli, atau memang kurang tahu," sergahnya.
PUPR Pacitan berharap adanya sinergitas, pengentasan kekeringan ini tidak bisa hanya dilakukan Pemkab saja.
Harapannya, dengan penguatan kelembagaan dan SDM KPSPAM, serta partisipasi aktif dari desa-desa, pengelolaan air minum di Pacitan dapat lebih optimal dan efisien, sehingga dapat membantu mengatasi kekeringan yang kerap melanda wilayah tersebut.
Diharapkan dengan meningkatkan kapasitas SDM pengelola air, distribusi air bersih di desa-desa dapat berjalan lebih efektif dan merata, sehingga meminimalisir krisis air bersih saat musim kemarau.
"Karena ada desa yang sudah disupport Rp2,4 miliar tapi masih kekeringan. Ada juga yang hanya disupport Rp300 juta saja tapi bisa malah terkelola dengan baik," tandas Tonny.
Sekadar informasi, ada beberapa desa yang disebut berpotensi jadi percontohan soal pengelolaan air minum bagi wilayah lain, yakni:
- Desa Gedompol, Kecamatan Donorojo.
- Desa Kledung, Kecamatan Bandar.
- Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo.
- Desa Wonogondo, Kecamatan Kebonagung.
- Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo. (*)
