Anggota DPRD Jatim Soroti Anggaran untuk KONI Jatim

KETIK, SURABAYA – Minimnya anggaran dalam Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) sebagai persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON), menjadi perhatian tersendiri bagi Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hasan Irsyad. Legislatif asal Partai Golkar ini menilai anggaran yang dikucurkan untuk pembinaan dan peningkatan prestasi sangat sedikit.

Hasan menjelaskan untuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Ragunan sebagai tempat pembinaan dan pembibitan mendapatkan anggaran 2023 sebesar Rp70 miliar, sedangkan KONI DKI Jakarta sebagai tempat pembinaan dan peningkatan prestasi menerima anggaran 2023 lebih dari Rp 270 miliar.

Ia membandingkan dengan KONI DKI Jakarta, di mana dengan PAD 2022 sebesar Rp 40,3 triliun, mereka mendapatkan kucuran dana Rp 270 miliar. "Sedangkan Jatim dengan PAD 2022 sekitar Rp 31,77 triliun, KONI Jatim hanya menerima anggaran sebesar Rp 55 miliar," ucap Hasan, Jumat (17/3/2023).

Anggaran KONI Jatim juga lebih kecil dibanding Jawa Barat yang sebesar Rp 90 miliar, dari PAD provinsi tersebut sebesar Rp32,7 triliun. Begitu juga dengan salah satu tuan rumah PON 2024, Sumatera Utara. Mereka mendapatkan anggaran Rp95 miliar.

Politisi Partai Golkar ini mengaku prihatin dengan besaran anggaran KONI Jatim setelah melakukan kunjungan kerja (kunker) di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Ragunan Jakarta dan BAPOPSI DKI Jakarta pada 7 Maret 2023 lalu.

"Dari sana baru diketahui, pembinaan olahraga pelajar di DKI Jakarta bisa berjalan dengan baik karena dua alasan. Pertama, pengelolaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) dilaksanakan secara sinergi antara Dinas Pendidikan dan Dispora DKI Jakarta melalui UPT PPOP yang bertugas menyelenggarakan pelatihan olahraga bagi pelajar untuk meningkatkan bakat dan prestasi olahraga," ungkap Hasan.

Sedangkan Dinas Pendidikan bertugas menyelenggarakan pendidikan akademik. Bahkan dua dinas ini juga support anggaran. “Kalau SMANOR Jatim kan murni hanya dari Dinas Pendidikan Jatim saja,” ujar Hasan Irsyad.

Alasan kedua, besarnya dukungan pemerintah DKI Jakarta baik berupa anggaran maupun SDM dan sarana dan prasarana. Sedangkan di Jatim, sarana dan prasarana terbilang sangat minim. Bahkan sarana dan prasarana yang ada di Jatim mayoritas peninggalan PON XV tahun 2000 lalu.

Dengan anggaran yang kecil itu, Hasan meminta KONI Jatim untuk menyerap seluruh anggaran tersebut. Hal ini supaya bisa didorong untuk mendapatkan tambahan saat Perubahan Anggaran Keuangan APBD 2023 pada September 2023 mendatang.

“Karena serapan anggaran ini sangat penting. Sebab kalau tidak semua terserap, bagaimana kami bisa mengajukan tambahan di PAK nanti. 
Jadi tolong KONI Jatim bisa menyerap seluruh anggaran ini dengan baik dan benar peruntukannya. Sehingga bisa dibahas di internal komisi kami, kemudian bisa kita dorong ke Banggar untuk mendapatkan tambahan,” katanya. (*)