Anggaran KONI Blitar Naik Gila-Gilaan, Prestasi di Porprov Jatim Malah Anjlok

KETIK, BLITAR – Meningkatnya anggaran KONI Kabupaten Blitar pada 2025 ternyata tak sebanding dengan hasil yang diraih.

Alih-alih membawa pulang kejayaan, kontingen Kabupaten Blitar justru terjerembab di posisi ke-14 dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025, merosot tajam dari posisi 8 pada edisi sebelumnya.

Ironisnya, kegagalan ini terjadi di tengah suntikan dana APBD sebesar Rp2,7 miliar, yang disebut-sebut sebagai anggaran tertinggi dalam sejarah KONI Blitar. Lalu ke mana larinya duit rakyat itu?

“Kabupaten Blitar hanya meraih 19 emas, 22 perak dan 43 perunggu. Peringkat ke-14,” ujar Kepala Dispora Blitar, Anindya Putra Robertus, Sabtu 5 Juli 2025.

Dibandingkan dengan Porprov sebelumnya yang berhasil meraih 27 emas dan finis di posisi ke-8, hasil tahun ini benar-benar mengecewakan. Publik pun mulai mempertanyakan efektivitas kepengurusan baru KONI yang hanya punya waktu 1 bulan untuk persiapan.

“Peralihan pengurus ke pengurus baru sangat singkat. Kami tak bisa lakukan monitoring penuh,” tambah Anindya.

Sebelumnya, Ketua KONI Blitar Beky Herdihansah yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati pernah sesumbar menargetkan posisi 5 besar, namun belakangan merevisi target menjadi 7 besar dengan alasan waktu persiapan minim. Faktanya? Target pun tinggal wacana, realita justru lebih pahit: turun enam peringkat!

Tak sedikit masyarakat yang menyebut prestasi ini sebagai bentuk kegagalan total manajemen KONI, meski sudah dibekali anggaran jumbo.

“Rp2,7 miliar habis, tapi prestasi justru amblas? Ini bukan sekadar gagal ini blunder besar!” ujar salah satu pengamat olahraga lokal.

Sebagian pihak juga menilai bahwa perubahan target menjelang pemberangkatan kontingen hanyalah bentuk dalih dan tameng atas ketidaksiapan organisasi, bukan strategi realistis.

Kini, dengan anggaran yang digelontorkan setara membangun fasilitas olahraga baru, KONI Kabupaten Blitar justru menyajikan performa terburuk dalam satu dekade terakhir. Masyarakat menuntut transparansi dan evaluasi total terhadap kinerja KONI.(*)