Ambisi Trump atas Greenland Berpotensi Guncang Stabilitas Dunia

KETIK, JAKARTA – Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut keinginan untuk menguasai Greenland kembali memicu perhatian global. Dalam pidatonya, Trump menyatakan penguasaan wilayah otonom Denmark itu penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat, seiring meningkatnya aktivitas Rusia dan China di kawasan Arktik. Ia bahkan menyinggung bahwa jika Amerika Serikat tidak segera bertindak, kekuatan lain berpotensi lebih dulu menguasai wilayah tersebut.

Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, menilai pernyataan Trump perlu dicermati secara serius, meski secara kebijakan sulit diwujudkan. Menurutnya, keinginan untuk “merebut” Greenland tidak realistis dalam praktik hubungan internasional saat ini.

“Meskipun Greenland secara geografis memiliki wilayah yang strategis dan menjadikan ia penting bagi sistem pertahanan AS, jalur pelayaran masa depan, dan akses ke mineral kritis, namun kehendak dalam ‘merebut’ wilayah ini bukanlah suatu hal yang realistis,” ujar Nur, Kamis (15/1).

Nur menjelaskan, pernyataan tersebut mencerminkan gaya khas Trump yang provokatif, langsung, dan sarat kejutan, namun tetap mengandung perhitungan geopolitik. Ia menilai wacana penguasaan Greenland lebih tepat dibaca sebagai strategi negosiasi dan sinyal politik.

“Saya kira, akan lebih tepat membaca keinginan Trump sebagai bargaining tactic dan signal politics, dengan tiga target audiens,” katanya.

Menurut Nur, kepada publik domestik Amerika Serikat, Trump ingin tampil sebagai pemimpin yang tegas dalam mengamankan kepentingan nasional. Kepada sekutu, khususnya Denmark, pernyataan itu menjadi bentuk tekanan agar lebih sejalan dengan agenda keamanan Washington di kawasan Arktik. Sementara kepada Rusia dan China, Trump ingin mengirim pesan bahwa Amerika Serikat tetap berambisi mempertahankan hegemoninya.

Nur menambahkan, sikap Trump juga tidak lepas dari karakter kepemimpinannya yang cenderung mempersonalisasi geopolitik. Dalam pandangan tersebut, wilayah diperlakukan layaknya aset, sementara hubungan antarnegara ditempatkan seperti transaksi bisnis. Pendekatan ini, kata dia, mencerminkan ekspansionisme transaksional, bukan upaya membangun imperium ideologis.

“Trump menjadikan Greenland sebagai panggung. Kehendaknya merebut wilayah ini terbukti efektif menciptakan kegaduhan, menguji reaksi, dan menggeser batas-batas wacana diplomatik,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Greenland menjadi simbol “kesepakatan besar” yang menunjukkan relasi kekuatan global. Namun Nur mengingatkan, jika keinginan itu benar-benar diwujudkan, dampaknya akan sangat serius terhadap stabilitas internasional.

“Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut merupakan bentuk tantangan terbuka terhadap kedaulatan negara dan penentuan nasib sendiri,” katanya.

Ia menilai langkah tersebut akan merusak tatanan internasional berbasis aturan, mengguncang hubungan trans-Atlantik, memicu reaksi keras Uni Eropa, serta melemahkan NATO secara politik. Situasi di Denmark dan Greenland juga berpotensi semakin memanas.

“Jika hal ini terjadi akan menunjukkan semakin tersisihnya norma dan hukum internasional sehingga digantikan oleh kekuatan material dan pemaksaan kehendak. Ini menjadi penanda pergeseran tatanan global yang semakin kasar, transaksional, dan berisiko,” pungkas Nur.