81 Tahun Merdeka, Obi Halmahera Selatan Menanti Pemerataan Infrastruktur

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum refleksi bagi masyarakat di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Di tengah semarak perayaan kemerdekaan, sejumlah wilayah di pulau yang kaya sumber daya alam tersebut masih menghadapi keterbatasan layanan dasar.

Anggota Komisi II DPRD Halmahera Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Obi, Yulianto Tiwouw, menilai bahwa makna kemerdekaan bagi sebagian warga Obi belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Politikus Partai Hanura itu menyoroti kondisi masyarakat di Desa Bobo dan Desa Woi, Kecamatan Obi Selatan.

Menurut Yulianto, kesenjangan antara perayaan nasional dan realitas di lapangan masih terasa, terutama ketika kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi secara memadai di wilayah terpencil.

“Kalau bicara kemerdekaan yang masyarakat di Obi rasakan untuk saat ini, tentu masyarakat Obi belum merasakan infrastruktur. Belum rasa merdeka, apalagi Obi Selatan, terutama di Desa Bobo dan Desa Woi,” kata Yulianto saat diwawancarai usai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Asombang, Kecamatan Bacan, Senin 17 Agustus 2026.

Ia menjelaskan masih adanya ketimpangan layanan dasar di kedua desa tersebut. Keterbatasan sarana transportasi antarkawasan serta belum tersedianya pasokan listrik yang memadai dinilai menjadi hambatan utama dalam aktivitas masyarakat.

“Di dua desa itu baru ada satu perhubungan. Terus, masalah listrik juga yang belum sampai. Ini menjadi salah satu kendala, salah satu faktor yang masyarakat merasa belum merdeka. Belum merasakan bahwa kemerdekaan itu ada di pihak mereka,” ujarnya.

Persoalan mobilitas, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan transportasi semata, tetapi juga menyangkut akses terhadap layanan dasar. Bagi masyarakat kepulauan, konektivitas antardesa menjadi faktor penting dalam menjangkau layanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi.

“Infrastruktur menjadi alasan pertama. Yang kedua, menyangkut perhubungan laut. Karena, di mana perhubungan laut itu sangat berpengaruh, yang mana dapat menghubungkan akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi tentunya,” katanya.

Kondisi serupa juga masih dirasakan masyarakat di Kecamatan Obi Timur. Yulianto menyoroti belum tersedianya akses jalan darat yang memadai untuk menghubungkan sejumlah wilayah, khususnya jalur Woi menuju Sum.

“Kecamatan Obi Timur, masyarakat belum merasakan akses jalan, terutama akses ke Woi ke Sum. Itu Kecamatan Obi Timur,” tutur Yulianto.

Situasi tersebut semakin sulit ketika memasuki musim selatan. Gelombang tinggi kerap menghambat transportasi laut, sehingga keberadaan akses darat dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.

“Kalau musim selatan, musim ombak, itu sangat sulit, sangat susah untuk bisa ke kecamatan. Tentu jalan yang mereka butuhkan,” katanya.

Yulianto berharap agar agenda pembangunan ke depan dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan konektivitas di Pulau Obi. Ia menaruh harapan pada rencana pengembangan wilayah yang disebut sebagai Zona Obi pada 2028, agar pembangunan infrastruktur jalan dapat segera direalisasikan.

“Harapan saya, ke depan, dengan adanya Zona Obi di tahun 2028, itu jalan Obi bisa terealisasi,” pungkasnya.