KETIK, JAKARTA – Nidal Hasan, mantan mayor Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) yang membunuh 13 tentara dalam penembakan di pangkalan militer Fort Hood, Texas, pada 2009, dijadwalkan menjalani eksekusi mati pada 3 Desember 2026 mendatang.
Eksekusi tersebut akan menggunakan regu tembak dan direncanakan berlangsung di pangkalan militer yang sama dengan lokasi penembakan.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan pelaksanaan hukuman mati itu akan terbuka untuk publik dan direncanakan disiarkan live streaming atau secara langsung.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan saluran televisi konservatif Real America's Voice pada Kamis, 8 Oktober 2026, sebagaimana dilansir BBC.
“Kami akan memastikan masyarakat dapat menyaksikannya dan eksekusi itu terbuka untuk publik,” kata Hegseth.
Baca Juga:
Iran Enggan Setop Program Nuklir, Siap Hadapi AS tetapi Buka Peluang Negosiasi“Masyarakat perlu memahami bahwa tindakan seperti ini memiliki konsekuensi yang serius,” lanjutnya.
Hegseth juga menegaskan bahwa Hasan akan menghadapi regu tembak yang terdiri atas personel militer.
“Dia akan menghadapi regu tembak yang terdiri dari para tentara. Memang seharusnya begitu,” ujarnya.
Rencana eksekusi tersebut sebelumnya diumumkan Pentagon.
Baca Juga:
Sindir Kebijakan Trump, Patung Emas Presiden AS Telanjang Mejeng di Parlemen EropaJuru Bicara Pentagon Sean Parnell pada Senin, 5 Oktober 2026, mengatakan rekomendasi pelaksanaan hukuman mati diajukan oleh Hegseth dan telah mendapat persetujuan Presiden AS Donald Trump.
Menteri Angkatan Darat AS kemudian mengumumkan bahwa eksekusi dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember di Fort Hood, Texas.
Namun, rencana penayangan eksekusi secara langsung masih menjadi perhatian tersendiri. BBC telah meminta tanggapan Gedung Putih mengenai sikap Trump terhadap rencana siaran tersebut, tetapi belum menerima jawaban.
Berdasarkan hukum militer AS, pelaksanaan hukuman mati memerlukan persetujuan presiden.
Hukuman tersebut juga harus melewati proses peninjauan banding dan memperoleh putusan akhir mengenai keabsahan hukumnya sebelum dapat dilaksanakan.
Nidal Hasan merupakan mantan mayor sekaligus psikiater Angkatan Darat AS asal Virginia.
Ia melakukan penembakan pada 5 November 2009 di sebuah gedung layanan medis di Fort Hood.
Saat itu, sejumlah tentara sedang menunggu pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi sebelum menjalani penugasan.
Serangan tersebut menewaskan 13 tentara AS yang tidak bersenjata.
Peristiwa itu tercatat sebagai salah satu serangan paling mematikan di pangkalan militer AS yang tidak berkaitan dengan pertempuran.
Dalam persidangan militer pada 2013, Hasan mengakui dirinya sebagai pelaku penembakan dan menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukannya.
Ia menyatakan tindakannya didasari keyakinan bahwa dirinya sedang melindungi umat Islam dan Taliban di Afghanistan.
Meski demikian, pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada Hasan atas penembakan tersebut.
Lebih dari 16 tahun setelah peristiwa itu, pemerintah AS kini menjadwalkan pelaksanaan hukumannya.
Jika terlaksana sesuai jadwal, eksekusi Hasan akan menjadi eksekusi militer pertama di AS sejak 1961.
Pada tahun tersebut, seorang prajurit Angkatan Darat AS dihukum gantung setelah dinyatakan bersalah melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berusia 11 tahun di Austria.
Sementara itu, eksekusi militer terakhir dengan regu tembak berlangsung pada Januari 1945.
Saat itu, tentara AS Eddie Slovik ditembak mati setelah dinyatakan bersalah meninggalkan dinas militer tanpa izin selama Perang Dunia II.
Eksekusi Hasan pada Desember mendatang juga akan menjadi pelaksanaan hukuman mati dengan regu tembak pertama oleh militer AS sejak Perang Dunia II berakhir.(*)