Satgas Bais TNI, Kodam IM dan Imigrasi Aceh Amankan 2 WNA

KETIK, ACEH SINGKIL – Tim Gabungan yang terdiri dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Aceh, (Kodam IM) dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh mengamankan dua warga negara asing (WNA)

Kedua WNA tersebut masing-masing berinisial MA asal Pakistan dan MK asal Malaysia. Keduanya diduga melanggar aturan keimigrasian di wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, saat diknferensi menjelaskan bahwa MA (57), warga negara Pakistan, masuk ke Indonesia secara ilegal melalui Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada tahun 2024, kata Gindo Ginting, Selasa, 24 Juni 2025.

MA.diduga tanpa membawa paspor dan visa. Ia masuk ke Indonesia dan berpindah-pindah ke berbagai wilayah, seperti Jakarta, Pontianak, Putussibau, Sintang (Kalimantan Barat), Lampung, Palembang, hingga akhirnya tiba di Banda Aceh pada Mei 2025.

“MA diketahui menjual lukisan kaligrafi di berbagai kota yang dikunjunginya. Saat diamankan di Banda Aceh, yang bersangkutan dalam kondisi sehat dan mampu berbahasa Indonesia,” kata Gindo menjelaskan. 

Tim berhasil mengamankan barang bukti satu paspor kebangsaan Pakistan, telepon genggam, dokumen identitas dari negara asal, serta uang tunai sebesar Rp 800 ribu yang diduga hasil dari penjualan lukisan.

"Atas tindakannya, MA diduga melanggar Pasal 116 dan Pasal 122 Huruf (A) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun," sambung Gindo. 

Sementara itu, terkait MK, Gindo menambahkan, warga negara Malaysia tersebut masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Dumai pada tahun 2020. MK tinggal di salah satu dayah (pesantren) di Aceh Besar selama 2020–2023. Selanjutnya, MK menikah dengan perempuan asal Aceh dan menetap di desa Merduati, Banda Aceh, jelas Ginting. 

“MK diduga telah melebihi izin tinggal yang diberikan sesuai paspor Malaysia yang berlaku dari 14 Maret 2020 hingga 14 Maret 2025. Ia juga bekerja sebagai juru parkir di salah satu swalayan di Banda Aceh,” ujarnya. 

MK dijerat dengan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, karena telah overstay atau tinggal di Indonesia melebihi batas waktu. 

"Saat ini, kami sedang berkoordinasi dengan pihak Imigrasi di Medan untuk proses penertiban dokumen sekali jalan dan deportasi MK ke negara asalnya melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda," tutup Gindo. (*)