Sering Tidak Tepat Sasaran, Kades di Abdya Minta Bansos Disalurkan Sesuai Data dari Desa

KETIK, ACEH BARAT DAYA – Kepala desa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menyuarakan harapan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat maupun distribusi beras dari Bulog mengacu pada data yang dimiliki pemerintah desa.

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Geulumpang Payong, Khairuddin, di Blangpidie, Selasa, 12 Agustus 2025. Mereka menilai, selama ini banyak bantuan tidak tepat sasaran karena kurangnya koordinasi dalam proses pendataan.

"Harusnya sebelum bantuan Sosial itu disalurkan ke penerima, alangkah baiknya terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan koordinasi dengan aparatur desa," katanya.

Khairuddin juga mengatakan bahwa selama ini bantuan dari pusat seperti bansos pangan non tunai, bansos PKH dan PIP,  kerap diterima oleh warga yang secara ekonomi tergolong mampu, sementara warga miskin justru terlewatkan.

"Selama ini banyak yang tidak tepat sasaran penyaluran bantuan bansos dari pusat. Terkadang orang kaya pun juga dapat akibat data warga yang disampaikan tidak koordinasi dengan pemerintah desa," ujar Khairuddin.

Ia mengaku selama ini sering merasa heran ketika nama-nama penerima bantuan muncul tanpa sepengetahuan mereka sebagai aparatur desa.

"Kami di desa kadang-kadang merasa aneh ketika nama penerima bansos muncul. Banyak warga miskin tidak ada dalam data itu. Karena data bukan dari kami," tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala Desa di Kecamatan Tangan-Tangan, M. Ali juga menyampaikan keprihatinan atas ketidaksesuaian data penerima bantuan yang berujung pada kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

"Kadang warga datang ke kantor desa mempertanyakan kenapa mereka tidak dapat bantuan, padahal kondisi mereka jauh lebih susah dibanding yang menerima. Kami jadi serba salah, karena data itu bukan dari kami," kata Ali.

Ia menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki perangkat dan mekanisme yang lebih dekat dengan warga, sehingga proses verifikasi dan validasi data bisa dilakukan secara lebih akurat dan adil.

"Kalau data diambil dari desa, kami bisa pastikan siapa yang benar-benar layak. Kami tahu kondisi rumahnya, penghasilannya, bahkan kadang tahu apakah dia punya tanggungan atau tidak," ujarnya.

Oleh karena itu, para kepala desa berharap ke depan ada perbaikan sistem koordinasi antara instansi penyalur bantuan dan pemerintah desa, agar bantuan sosial benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan. (*)