Audiensi dengan Ketua DPRK, BEM STKIP Muhammadiyah Abdya Bahas Isu Strategis Pro-Rakyat

KETIK, ACEH BARAT DAYA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Aceh Barat Daya (Abdya) menunjukkan peran kritisnya dalam dinamika daerah dengan melakukan audiensi bersama Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang kerja Ketua DPRK Abdya, Kompleks Perkantoran Abdya, pada Selasa, 2 September 2025 itu berlangsung humanis dan penuh keakraban.

Ketua BEM STKIP Muhammadiyah Abdya, Dasrol Habibi, menegaskan bahwa mahasiswa datang bukan hanya sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga membawa pandangan strategis mengenai arah pembangunan di daerah. Salah satu isu utama yang disorot adalah tata kelola sumber daya alam di Abdya.

“Isu ini tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, mahasiswa tidak bisa tinggal diam,” tegas Dasrol.

Ia menambahkan, BEM STKIP Muhammadiyah Abdya akan terus memainkan peran kritis untuk mengawal setiap kebijakan daerah agar berpihak kepada rakyat.

“Kami hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kebijakan apapun yang menyangkut pengelolaan wilayah harus memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan,” lanjutnya.

Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi, menyambut baik kedatangan mahasiswa. Menurutnya, aspirasi mahasiswa adalah bagian penting dari denyut demokrasi lokal. Dalam audiensi itu, ia juga membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk mahasiswa.

"Masukan dari mahasiswa menjadi penguat bagi DPRK dalam mengambil kebijakan yang tepat,” ujar Roni Guswandi yang akrab dengan sapaan Abi Roni.

Audiensi itu diakhiri dengan kesepahaman bersama, mahasiswa dan DPRK Abdya akan terus menjaga komunikasi, sehingga setiap persoalan masyarakat dapat dicari jalan keluar secara konstruktif dan solutif.

Dengan pertemuan ini, mahasiswa kembali menegaskan eksistensinya sebagai penyambung suara rakyat, sementara DPRK Abdya berkomitmen menjadikan aspirasi kaum muda sebagai bahan pertimbangan serius dalam arah kebijakan daerah. (*)