KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day bersama ribuan pekerja di depan Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya pada Jumat, 1 Mei 2026.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah yang didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim menyerahkan “kado” bagi buruh berupa sejumlah program afirmatif.
Sejumlah kebijakan untuk para buruh yakni insentif pemotongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), perluasan akses pendidikan melalui kuota afirmasi bagi anak buruh, penguatan transportasi publik melalui pengembangan Bus TransJatim koridor Pasuruan Raya hingga percepatan regulasi perlindungan pekerja.
Gubernur Khofifah menjelaskan, insentif pajak kendaraan bermotor diberikan dengan skema pengurangan sekitar 20 persen, khususnya bagi buruh dalam kategori desil 1 hingga 4, termasuk kemungkinan pembebasan pajak pokok dan pungutan tambahan sesuai kriteria.
"Kami akan menyusun skemanya sehingga nantinya, yang diberikan berupa pengurangan pajak yang bisa meringankan beban para buruh," ujarnya.
Pemprov Jatim juga kebijakan kuota afirmasi pendidikan bagi anak-anak buruh sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.
Khofifah menyampaikan bahwa kebijakan afirmasi ini telah diinisiasi sejak enam tahun lalu, namun implementasinya masih perlu diperkuat. Hingga saat ini, capaian kuota afirmasi baru mencapai sekitar 1,33 persen dari target 5 persen pada tahun 2025.
Sementara di sektor transportasi, kata Khofifah, Pemprov Jatim juga merespons aspirasi buruh terkait kebutuhan mobilitas dengan merencanakan pembukaan koridor baru Bus TransJatim di kawasan Pasuruan Raya, khususnya untuk mendukung akses pekerja di kawasan industri.
"Pembukaan koridor baru akan di siapkan untuk Pasuruan Raya sehingga para buruh bisa memperoleh akses bagi yang bekerja di sekitar kawasan industri PIER. Semoga tahun depan bisa kita buka," terangnya.
Selain itu, sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja, Pemprov juga mendorong pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Jaminan Pesangon bersama DPRD Provinsi Jawa Timur.
Kado istimewa lainnya, Khofifah menyampaikan bahwa pemprov juga sedang mencari format terhadap penyediaan hunian layak bagi buruh melalui program dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruar Sirait.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan yang dinilai berpihak pada pekerja
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan keberpihakan Ibu Gubernur kepada buruh. Kebijakan seperti kuota afirmasi pendidikan, insentif pajak, hingga rencana penguatan transportasi sangat dirasakan manfaatnya,” ungkapnya. (*)
