KETIK, SURABAYA – Rencana Program Sekolah Rakyat mendapat kritik dari Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim), Jairi Irawan. Ia menilai program tersebut tidak perlu dilakukan, karena seharusnya pemerintah fokus meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang sudah ada saat ini.
"Masalah saat ini bukan pada kurangnya satuan pendidikan, melainkan pada tata kelola atau manajemen. Misalnya, guru yang sudah memasuki masa pensiun segera mendapatkan ganti melalui pola perekrutan yang bagus dan tepat," ucap Jairi, Sabtu, 8 Maret 2025.
Jairi menjelaskan anak-anak yang tidak mampu, bisa mengakses pendidikan yang layak dan gratis di lingkungan terdekat mereka. Sehingga anak-anak yang tergolong tidak mampu atau miskin ini tidak harus dikumpulkan di suatu tempat lalu diberikan fasilitas dan dengan kurikulum yang berbeda dengan sekolah lainnya.
"Kita memerlukan sekolah inklusi yang bisa dinikmati semua, bukan hanya anak orang kaya tetapi juga orang miskin," tegas Jairi.
Skema itu, lanjutnya, dapat dilakukan dengan banyak cara. Ia menyebut, di Indonesia khususnya Jawa Timur ini memiliki ormas yang fokus terhadap pendidikan. Bahkan sudah terbukti dengan baik menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
"Semisal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, belum lagi lembaga keagamaan seperti kristen maupun lainnya. mereka bisa dilibatkan dalam program ini dengan tidak harus mendirikan sekolah sendiri," katanya.
Jairi pun menyinggung mengenai tugas negara yang harusnya memperbaiki kurikulum dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Juga memperbaiki sistem perekrutan, tunjangan dan gaji guru menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
"Penuhi fasilitas-fasilitas satuan pendidikan yang layak dan mumpuni, khusus untuk wilayah terluar, kirim guru-guru yang terbaik dengan gaji yang sesuai, kalau belum ada sekolah, bangun fasilitas sekolah yang bisa mereka akses setiap hari," tegasnya.
"Kita menginginkan sekolah yang bisa diakses dan dinikmati semua anak-anak kita baik dia miskin atau kaya," pungkas Jairi. (*)
Kritisi Rencana Program Sekolah Rakyat, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim: Kita Butuh yang Bisa Diakses Anak Miskin dan Kaya
9 Maret 2025 05:30 9 Mar 2025 05:30
Moch Khaesar, Muhammad Faizin
Redaksi Ketik.com
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim), Jairi Irawan saat ditemui di ruangannya di DPRD Jatim, Sabtu, 8 Maret 2025. (Foto: Khaesar/Ketik.co.id)
Tags:
DPRD Jatim Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Sekolah Rakyat program pemerintahBaca Juga:
Tunggu Juknis Kemensos, Warga Kota Malang Sudah Ramai Tanya Pendaftaran Sekolah RakyatBaca Juga:
Proyek Sekolah Rakyat Kediri Ditarget Rampung Juni, Disiapkan Tampung 1.080 SiswaBaca Juga:
Nasib Guru Honorer Jatim Mulai Jelas, DPRD Dorong Skema Tenaga Ahli di Tahun 2027Baca Juga:
Kebakaran Gedung PPTJ RSUD dr Soetomo, DPRD Jatim Sebut Kerugian Diprediksi Capai Miliaran RupiahBaca Juga:
DPRD Jatim Sri Wahyuni Yakin Program Ketahanan Pangan Dorong Kesejahteraan PetaniBerita Lainnya oleh Moch Khaesar
24 Oktober 2025 20:01
Bantu Pembangunan Sumber Daya, UWKS Kerja Sama dengan Dua Daerah
22 Oktober 2025 19:30
Banyak Lansia Alami Osteoartritis Lutut, Ini yang dilakukan Dosen FK Unusa
22 Oktober 2025 19:04
Kasus Pesta Seks di Hotel Ngagel Surabaya, Polisi: Bukan Motif Uang tapi Sensasi dan Kesenangan
20 Oktober 2025 06:05
Restoran Indonesia Ini Jadi Solusi Mencari Makanan Halal di Sydney Australia
19 Oktober 2025 12:38
GEGER! 34 Pria Digerebek Pesta Gay di Hotel Surabaya, Siapa Dalangnya?
18 Oktober 2025 22:41
[FOTO] Momen Persija Berpesta di Markas Persebaya
Trending
Kepsek Wanita Lansia Menangis Usai Dimutasi, Ormas 234 SC Kritik Kebijakan Pemkab Pemalang
BGN Setop Operasional dan Penyaluran Dana 24 SPPG di Sampang, Ini Daftarnya
Alun-Alun Kepanjen Kabupaten Malang Dibangun di Kanjuruhan, PDI Perjuangan: Jadi Simbol Tinggalkan Pola Pikir Kolonial
Polemik Mutasi Kepala Sekolah, PGRI Pemalang Sebut SK Bupati Bersifat Final
