KETIK, SIMEULUE – Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Simeulue pada 2026 mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Simeulue. Organisasi ini menilai panitia dan pemerintah daerah perlu meningkatkan pelibatan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta organisasi profesi dalam agenda besar daerah.
Ketua DPC Organda Kabupaten Simeulue, Ricki, menyayangkan minimnya pelibatan sejumlah elemen masyarakat dalam rangkaian peringatan hari jadi kabupaten tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah dan panitia semestinya membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi organisasi yang turut mendukung pembangunan daerah.
Ricki menegaskan, peringatan hari jadi kabupaten bukan sekadar agenda seremonial. Momentum tersebut seharusnya memperkuat kebersamaan sekaligus membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai unsur masyarakat.
“Undangan dan pelibatan resmi dalam acara besar daerah itu bukan sekadar formalitas kehadiran, melainkan bentuk pengakuan, kemitraan, dan penghargaan terhadap keberadaan organisasi di daerah, baik itu Organda, LSM, maupun elemen kemasyarakatan lainnya,” ujar Ricki.
Ia menilai, kurangnya pelibatan organisasi dalam sejumlah kegiatan tingkat kabupaten menunjukkan perlunya perbaikan koordinasi antara penyelenggara dan berbagai lembaga di daerah. Padahal, menurutnya, organisasi profesi, LSM, dan kelompok masyarakat memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan di Pulau Simeulue.
Karena itu, Ricki meminta panitia dan Pemerintah Kabupaten Simeulue lebih cermat dalam menyusun agenda serta membangun koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap penyelenggaraan kegiatan daerah ke depan berlangsung secara profesional dan inklusif.
Selain menyoroti pelibatan organisasi, Ricki juga mempertanyakan perubahan jadwal puncak peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Simeulue. Ia menyebut kegiatan yang semula dijadwalkan pada Selasa, 12 Oktober, bergeser menjadi Kamis, 14 Oktober 2026.
Menurut Ricki, perubahan jadwal tersebut terkesan mendadak dan belum disertai penjelasan resmi yang transparan kepada masyarakat. Kondisi itu, katanya, dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai alasan perubahan agenda.
“Momentum tahunan ini milik bersama seluruh masyarakat Simeulue dan patut kita rayakan dengan suka cita. Pergeseran jadwal tanpa alasan yang jelas tentu menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ricki berharap pemerintah daerah dan panitia menjadikan peringatan hari jadi kabupaten sebagai momentum untuk memperkuat keterbukaan informasi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. (*)
