KETIK, SIDOARJO – Sekitar 1,5 jam menunggu, peserta rapat di Ops Room, Sekretariat Daerah, Pemkab Sidoarjo, tetap duduk dengan sabar. Peserta paparan DLHK Sidoarjo tentang TPS3R itu cuma disuguhi sebotol air. Hingga rapat berlangsung sampai tengah hari pun, tak ada menu konsumsi lain. Mereka bergantian ke kamar kecil.
Begitulah suasana rapat dan pertemuan di lingkungan Pemkab Sidoarjo akhir-akhir ini. Suasana efisiensi. Sebelum pengeprasan anggaran dari pusat sekitar Rp 640 miliar pada APBD Sidoarjo 2026, konsumsi rapat internal masih menyisakan kudapan (snack).
Ada nasi kotak untuk pertemuan melewati jam makan siang. Terkadang juga sajian prasmanan dengan menu masakan tradisional saat pertemuan khusus. Pecel atau rawon. Plus buah-buahan.
”Sekarang coffee morning saja kita makan nasi bungkus bareng-bareng. Sudah tidak ada lagi prasmanan dan sebagainya,” ungkap Bupati Subandi.
Bupati Subandi memimpin rapat paparan pemetaan TPS3R oleh DLHK. Suguhannya pun hanya air putih. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)
Dia mengakui memang mengajak seluruh jajaran organisasi pemerintah daerah (OPD) untuk melakukan penghematan di pos-pos belanja. Baik kebutuhan operasional, seperti bahan bakar minyak (BBM), perjalanan dinas, maupun makanan dan minuman (mamin).
Menurut Bupati Subandi, situasi perekonomian memang sedang tidak menentu. Sebagai pimpinan daerah, dirinya memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Fenny Apridawati dan jajaran pimpinan OPD untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang pos belanja. Termasuk, konsumsi makanan dan minuman.
”Kalau tidak berhati-hati, akan terjadi pembengkakan,” jelasnya.
Bupati Subandi berharap belanja daerah itu dilakukan lebih selektif dan hemat anggaran. Agar keuangan daerah bisa lebih maksimal digunakan untuk kepentingan masyarakat. Memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.
Di sisi lain, lanjut Bupati Subandi, dirinya menugasi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sidoarjo untuk menyelesaikan Dashboard Keuangan Daerah Pemkab Sidoarjo. Dashboard itu ditujukan untuk memantau potensi-potensi dan realisasi pendapatan di masing-masing OPD.
”Setiap saat bisa dipantau. Bagaimana kontribusi dan realisasi pendapatan masing-masing OPD,” tambah Bupati Subandi.
Pengurangan dana transfer pemerintah pusat hingga Rp 640 miliar itu, mau tidak mau, mengharuskan Pemkab Sidoarjo melakukan efisiensi belanja. Informasi yang diperoleh Ketik.com menyebutkan bahwa efisiensi anggaran perjalanan dinas (perdin) saja bisa mencapai Rp 200 miliar.
Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo giat berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kalau selama ini ada potensi PAD yang belum optimal, langsung bisa dievaluasi. Kemarin di dinas investasi ada potensi yang belum dioptimalkan, misalnya reklame. Itu akan dievaluasi dan dioptimalkan.
”Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Yang penting, apa yang kurang sekarang kita perbaiki,” tegas Bupati Subandi.
Berbagai retribusi lain di OPD akan dipantau dan dievaluasi. Pasar, parkir, pajak, perizinan, dan sebagainya. Itulah gunanya dashboard keuangan daerah. Semua kalau perlu dipasangi kamera CCTV. Agar bisa terpantau langsung setiap kegiatan OPD dan realisasi pendapatan daerah.
Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) itu merupakan pilihan yang paling masuk akal dan tidak membebani masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Menarik retribusi atau memungut pajak dari masyarakat berpenghasilan kecil tidak bisa dilakukan.
”Kita tidak mungkin, misalnya, menaikkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk masyarakat kecil yang sudah sulit ekonominya,” tutur Bupati Subandi. (*)
