KETIK, SERANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi menegaskan bahwa badan usaha milik daerah (BUMD) tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan bisnis. Lebih dari itu, BUMD harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Pesan tersebut disampaikan Deden saat memberikan arahan kepada jajaran direksi dan komisaris baru PT Banten Global Development (BGD), PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), dan Jamkrida Banten di KP3B, Kota Serang, Senin (12/10/2026).
Menurut Deden, keberadaan BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, kinerja perusahaan tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan daerah.
“Keberhasilan sebuah BUMD tidak hanya diukur dari laba yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana keberadaannya mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat,” ujar Deden.
Ia menekankan, jajaran direksi dan komisaris yang baru harus mampu menerjemahkan amanah yang diberikan ke dalam kinerja nyata. Pengelolaan perusahaan perlu dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, serta pembagian tanggung jawab yang jelas.
Deden juga meminta para pengurus BUMD untuk meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi kendala dalam operasional bisnis.
Menurutnya, upaya pembenahan harus menjadi bagian penting dari agenda kerja pengurus baru agar perusahaan dapat tumbuh lebih sehat, memiliki daya saing, dan menjalankan fungsinya secara optimal.
“Pengurus BUMD harus mampu meningkatkan kinerja, menyelesaikan persoalan perusahaan, serta menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Orientasi bisnis harus berjalan seiring dengan tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Deden menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten membuka ruang komunikasi bagi BUMD untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi perusahaan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan secara bersama-sama, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran pengelola perusahaan.
Deden menilai, komunikasi yang terbuka diperlukan agar setiap persoalan dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat. Dengan demikian, BUMD dapat lebih fokus menjalankan kegiatan usaha, meningkatkan kinerja, dan memperluas kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
“Pemerintah Provinsi Banten membuka ruang komunikasi agar berbagai kendala yang dihadapi BUMD dapat dibahas dan ditangani bersama. Kami ingin perusahaan-perusahaan daerah ini terus berkembang, semakin profesional, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat Banten,” ujar Deden.
Ia berharap, melalui pengelolaan dan pengawasan yang bertanggung jawab, BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dapat memperkuat perannya sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.
Dengan kinerja yang semakin baik, BUMD diharapkan tidak hanya mampu menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga menghadirkan nilai tambah bagi daerah dan meningkatkan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Yang terpenting, BUMD harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Perusahaan harus tumbuh secara sehat, tetapi pada saat yang sama juga harus memastikan bahwa keberadaannya memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga Banten,” tuturnya. (*)
