.png){kind=logo}
KETIK, SAMPANG – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahap II, V, VII, dan VIII Tahun 2026 di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, diproyeksikan menyasar sekitar 2.500 penerima manfaat. Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut diusulkan oleh sejumlah anggota DPR RI serta beberapa kementerian.
Berdasarkan data yang dihimpun, usulan calon penerima bantuan BSPS di Kabupaten Sampang berasal dari berbagai pihak, baik anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Madura maupun luar daerah, serta kementerian terkait.
Sejumlah nama yang tercatat sebagai pengusul antara lain anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dr. Jazilul Fawaid, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan MH Said Abdullah, anggota DPR RI Partai NasDem Roberth Rouw, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Drs. H. Mukhlis Basri, serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Jazilul Fawaid saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Dapil Jawa Timur X yang meliputi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan.
Sementara itu, Roberth Rouw merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Partai NasDem yang terpilih dari Dapil Papua Pegunungan. Adapun Mukhlis Basri merupakan anggota DPR RI dari Dapil Lampung I periode 2024–2029.
Nama lain yang juga tercatat sebagai pengusul adalah MH Said Abdullah, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur XI (Madura) sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI periode 2024–2029
Koordinator Kabupaten (Korkab) BP3KP Jawa Timur wilayah Sampang, Iskandar Zulkarnain, mengatakan daftar pengusul program BSPS di Kabupaten Sampang tidak hanya berasal dari nama-nama tersebut.
Menurut dia, terdapat pula anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Partai NasDem, Drs. Fadholi, yang sebelumnya mewakili Dapil Jawa Tengah I, serta Kementerian Sosial (Kemensos) yang juga tercatat sebagai pengusul calon penerima bantuan.
"Bukan hanya itu, Fadholi dari Partai NasDem dan Kemensos RI juga tercatat sebagai pengusul calon penerima BSPS di Sampang," katanya kepada awak media Jumat, 19 Juni 2026.
Ia menjelaskan, program BSPS bukan merupakan program pokok pikiran (pokir) murni DPR RI. Program tersebut merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat dalam mendukung target pembangunan tiga juta rumah yang dijalankan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pelaksanaannya dilakukan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Timur dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Anggota DPR RI bisa mengusulkan calon penerima bantuan meskipun berasal dari luar dapilnya. Sebab, mereka hanya bertindak sebagai pengusul. Pengelolaan program tetap dilakukan BP3KP melalui kami, dengan melibatkan pendamping dan dilaksanakan langsung oleh penerima bantuan BSPS," ujar Iskandar Zulkarnain.
Ia menambahkan, program BSPS bertujuan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah agar menjadi lebih layak, sehat, dan aman untuk ditempati. Saat ini, proses verifikasi lapangan (verlap) terhadap calon penerima bantuan masih berlangsung untuk tahap II, V, VII, dan VIII Tahun 2026. Verifikasi tersebut dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
"Untuk tahap II proses verifikasi lapangan sudah selesai. Namun hingga saat ini surat keputusan (SK) penetapan penerima bantuan masih belum terbit," tuturnya.
Iskandar Zulkarnain berharap program BSPS dapat berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sampang.
"Kami berharap program BSPS dapat berjalan sesuai rencana dengan mutu dan kualitas yang baik sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," pungkasnya. (*)
