KETIK, SAMPANG – Penyaluran program bantuan pangan di Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mendadak menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial.
Sejumlah warga mengeluhkan dugaan ketidakrataan distribusi hingga menyoroti kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.
Menyanggapi hal tersebut, Sekretaris Desa (Sekdes) Tamberu Laok, H Sidik yang akrab disapa Didik membuka suara.
Pria yang juga menjabat sebagai Direktur PT SMA Sampang di bawah naungan BUMD Sampang tersebut menyampaikan bahwa narasi yang beredar di media sosial hanyalah bentuk kesalahpahaman.
Didik menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan beras pangan memang sengaja diatur bergiliran per dusun demi kenyamanan para Penerima Manfaat (KPM).
"Jumlah penerima manfaat di desa kami mencapai 891 KPM. Jadi, saya buat skema penyaluran satu hari untuk satu dusun. Saya kasihan kepada warga yang sudah tua jika harus mengantre dan dipaksakan tuntas dalam satu hari sekaligus," ujarnya, Sabtu, 25 Juli 2026.
Ia menambahkan, kegaduhan di media sosial bermula saat penyaluran baru berlangsung di Dusun Bates dan belum menjangkau Dusun Kranjih.
Warganet yang melayangkan kritik di kolom komentar TikTok ternyata merupakan warga Dusun Kranjih yang belum mendapat giliran.
“Ketika proses distribusi sedang berlangsung di Dusun Bates, warga dari Dusun Kranjih sudah berkomentar. Padahal, pergantian dusun mereka memang belum tiba. Jadi, ini murni kesalahpahaman,” jelasnya.
Didik menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran pangan terdokumentasi dengan rapi dan diunggah secara terbuka ke media sosial sebagai bentuk transparansi.
"Semua terdokumentasi dan saya unggah di media sosial. Logikanya, jika saya berniat mencuri atau menyelewengkan beras bantuan tersebut, saya tidak mungkin mengunggah dokumentasinya secara terbuka," tegasnya.
Selaku Sekdes yang bertugas sebagai eksekutor di lapangan, Didik memastikan bahwa Pemdes Tamberu Laok selalu berkoordinasi dalam menjalankan setiap kebijakan. Ia pun meminta narasi atau pemberitaan yang dinilai tidak berimbang dan menyudutkan pihak pemdes untuk segera diluruskan.
“Kalau tidak dipulihkan karena ada kesan kita ini seolah-olah makan bapang,” tandasnya. (*)
