Menagih Janji Konkret di Tanah Flores

Sabtu, 15 Agustus 2026, bumi Flores kembali bergoncang hebat. Gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Nagekeo bukan sekadar angka statistik dalam rilis BMKG. Itu adalah jerit ketakutan saudara-saudara kita.

Hingga hari ini, lebih dari 3.300 gempa susulan terus meneror psikologis warga tanpa ampun.Coba kita bayangkan secara mendalam, bagaimana rasanya menjadi seorang ibu di Flores malam ini? Duduk di atas terpal pengungsian yang dingin, memeluk erat bayinya di bawah temaram lampu darurat, sementara tanah di bawah kakinya terus bergetar.

Setiap beberapa jam sekali, gemuruh dari perut bumi kembali datang menyapa. Tidur telah menjadi kemewahan yang mustahil. Saudara-saudara kita di sana tidak hanya sedang bertaruh nyawa menghadapi trauma reruntuhan, tetapi sedang digilas secara perlahan oleh rasa takut yang akut.

71 nyawa telah melayang, dan ribuan lainnya kini terpaksa menggantungkan hidup pada belas kasihan alam. Di tengah duka yang masih basah ini, kita menyaksikan hilir mudik rombongan pejabat negara.

Menko PMK, Mendagri, hingga jajaran kementerian teknis turun ke lokasi bencana. Bahkan, upacara peringatan HUT RI ke-81 kemarin sengaja diboyong ke sana dengan narasi solidaritas nasional.

Pertanyaannya secara jernih dan objektif harus kita ajukan: Apakah kedatangan jajaran elite ini membawa manfaat nyata, atau justru menjelma menjadi beban baru bagi rakyat NTT?

Sebagai bagian dari elemen pemuda yang terbiasa melihat realitas di lapangan, kita harus jujur melihat dua sisi mata uang ini.

Di satu sisi, ada manfaat birokrasi yang patut kita apresiasi. Kita tidak menafikan bahwa hadirnya para menteri mampu memotong jalur birokrasi yang biasanya kaku dan berbelit. Janji bantuan perbaikan rumah Rp15 juta hingga Rp30 juta langsung diketuk di tempat.

Kebutuhan dokumen administrasi warga yang hilang atau rusak akibat gempa langsung diganti secara instan oleh jajaran Dukcapil. Ini adalah langkah taktis yang cepat.Namun, di sisi lain, kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta lapangan yang kerap kali mengusik nurani.

Ketika sebuah daerah sedang berada dalam status darurat bencana, energi aparat lokal—baik Pemda, TNI, maupun Polri—seharusnya 100 persen dikerahkan untuk evakuasi, penanganan medis, dan distribusi logistik.

Tapi apa yang sering terjadi? Energi mereka di lapangan acapkali tersedot untuk menyambut rombongan, mengatur pengamanan berlapis, hingga memastikan kenyamanan akomodasi para pejabat.

Publik di seluruh Indonesia pun tidak buta. Media sosial riuh dengan kritik tajam. Ada pemandangan kontras yang menyakitkan mata. Di satu titik, kita melihat persiapan keprotokolan yang rapi untuk menyambut kunjungan kerja. Namun hanya beberapa meter dari sana, ada antrean panjang rakyat jelata yang sedang bertahan hidup di bawah tenda-tenda darurat yang bocor. Sungguh ironis jika penderitaan rakyat seolah-olah menjadi latar belakang visual untuk publikasi kebijakan semata.

Rakyat di pengungsian tidak butuh pidato retoris di atas podium; mereka butuh kepastian penanganan operasional yang cepat dan berkesinambungan!Maka dari itu, saya mendesak beberapa langkah konkret yang harus diambil segera oleh pemerintah, bukan nanti:

Pertama, Manusiakan Pengungsi dengan Skala Prioritas. Jangan biarkan posko pengungsian menjadi klaster penderitaan baru. Fokus bantuan darurat harus segera digeser dari sekadar mi instan ke pemenuhan gizi spesifik untuk bayi, ibu menyusui, dan lansia. Tim medis dan layanan trauma healing massal wajib dikerahkan secara masif untuk memulihkan kelelahan mental akut warga Flores akibat gempa susulan yang diprediksi masih fluktuatif hingga beberapa minggu ke depan.

Kedua, Garansi Transparansi Dana Tunggu Hunian (DTH). Pemerintah menjanjikan dana Rp600 ribu per bulan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Kita, sebagai elemen masyarakat sipil, pemuda, dan media di seluruh penjuru negeri, wajib mengawal anggaran ini. Jangan sampai hak mendasar rakyat ini disunat oleh oknum, atau terlambat dicairkan karena alasan administratif yang bertele-tele.

Ketiga, Audit Struktur dan Penerapan Regulasi Tahan Gempa. Bencana adalah kepastian geologis di wilayah Flores. Langkah BMKG yang saat ini melakukan survei mikrozonasi harus ditindaklanjuti secara tegas oleh Pemerintah Daerah melalui regulasi tata ruang yang ketat Jangan bangun kembali rumah rakyat dengan spesifikasi sekadarnya. Infrastruktur masa depan Flores harus dibangun dengan standar ketahanan tinggi agar tidak menjadi jebakan maut di masa depan.

Saya berbicara di sini sebagai sesama anak bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang menolak amnesia terhadap penderitaan saudara sendiri. Kami tidak butuh sekadar komitmen di atas kertas segel. Kami menuntut komitmen itu mewujud nyata menjadi semen, pasir, dan hunian yang layak sebelum musim hujan tiba.Jika setelah rombongan menteri ini kembali ke Jakarta, rakyat Flores tetap dibiarkan menggigil di bawah terpal tanpa kejelasan nasib, maka kunjungan kemarin tidak lebih dari sekadar agenda seremonial bersubsidi negara.Mari kita sudahi formalitas, saatnya bekerja nyata untuk memulihkan martabat dan kehidupan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur!

*) Ferry Hamid adalah Kolumnis Isu Sosial dan Pemerhati Kebijakan Publik.

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini: