Estafet Pembangunan Probolinggo: Dari Fondasi Habib Hadi ke Sentuhan Klinis dr Aminuddin

Warga Kota Probolinggo, usia 35 sampai 60 tahun, sepertinya memiliki perspektif komplrt tentang perubahan hingga perkembangan daerahnya. Dan persepsi kolektif yang tumbuh adalah bahwa kota ini tidak pernah diam.

Sebagai titik temu jalur Tapal Kuda, Kota Probolinggo, bukan sekadar tempat singgah bagi mereka yang mau ke Bali, Jember, atau bahkan mendaki Bromo. Kota ini rumah bagi ratusan ribu kepala yang punya mimpi, punya ekspektasi. Tentu saja, juga punya cara sendiri menilai siapa yang sedang duduk di kursi balai kota.

Belakangan ini, obrolan di warung kopi sepanjang Jalan dr. Mohamad Saleh, hingga media sosial sering bermuara pada tema pergantian rezim. Kita baru saja melewati era dinamis bersama Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin (2019–2024). Kemudian melewati masa transisi penjabat dan kini resmi melangkah bersama dr. H. Aminuddin, sebagai Wali Kota 2025 - 2030.

Sebagai warga yang hari-hari menghirup debu jalanan Probolinggo, penulis melihat ada pergeseran paradigma sangat menarik. Ini bukan soal siapa yang lebih hebat atau siapa yang paling berjasa. Menilai sejarah kota dengan cara seperti itu sangat kekanak-kanakan.

Sebab politik dan pembangunan adalah estafet. Apa yang dikerjakan hari ini adalah buah yang ditanam kemarin. Apa yang direncanakan sekarang adalah fondasi untuk anak cucu esok hari.

Mari kita bedah dengan kepala dingin, tanpa pretensi, dan dengan bahasa kita sehari-hari. Kita harus jujur menilai masa lalu untuk bisa melangkah ke masa depan. Sebelum era dr. Aminuddin dimulai, Kota Probolinggo dipimpin oleh Habib Hadi. Kalau boleh merangkum masa itu dalam beberapa kata kunci, maka kata paling tepat adalah, kuantitas, aksesibilitas, dan jaminan sosial dasar.

Mari kita ingat kembali metode pelayanan kesehatan beberapa tahun lalu. Sebelum ada RSUD Ar-Rozi, di area selatan kota, semua beban pelayanan medis bertumpu pada RSUD dr. Mohamad Saleh. Antrian mengular, ruang tunggu sesak, dan warga yang tinggal di pinggiran kota harus menempuh jarak lumayan jauh hanya untuk berobat.

Keberhasilan membangun RSUD Ar-Rozi adalah gebrakan fisik yang monumental. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Ditambah lagi dengan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) yang mencapai 100 persen.

Di era itu, jargon “berobat cukup bawa KTP” bukan sekadar jualan kampanye, tapi benar-benar dirasakan warga kurang mampu. Ada rasa aman psikologis yang disuntikkan ke masyarakat, bahwa kalau kamu sakit, negara hadir membayar tagihannya.

Di ranah birokrasi, digitalisasi mulai diperkenalkan. Aplikasi seperti Portal Emas, mencoba mendobrak kekakuan di lingkar meja kelurahan. Pengurusan surat yang dulunya butuh waktu berhari-hari, mulai dipangkas.

Insentif guru ngaji, hingga ketua RT/RW dengan subsidi paket data, adalah strategi merangkul akar rumput yang efektif. Pendekatannya sangat sosial-religius. Khas masyarakat urban-pesisir yang kental dengan budaya komunal.

Namun, seperti halnya semua fase pembangunan di dunia ini. Pendekatan yang berfokus pada kuantitas dan bagi-bagi jaminan sosial punya batas jenuh. Begitu fasilitas fisik sudah berdiri, begitu semua orang sudah punya kartu BPJS gratis, muncul pertanyaan berikutnya.

“Lalu bagaimana dengan kualitas layanannya? Bagaimana dengan tata ruang kotanya? Dari mana uang APBD terus-terusan diambil jika kota ini tidak punya sumber pendapatan baru dari investasi?”

Di titik jenuh inilah, Probolinggo membutuhkan sentuhan baru. Ketika dr. Aminuddin masuk membawa visi "Probolinggo BERSOLEK", banyak yang bertanya-tanya. “Mau dibawa kemana kota ini?”

Menariknya, latar belakang pria akrab disapa Bang Amin ini, adalah seorang dokter spesialis kandungan. Dan latar belakang itu ternyata sangat mempengaruhi cara dia memandang persoalan publik.

Kan kita tahu, seorang dokter tentu dilatih mendiagnosis penyakit sebelum memberikan obat. Mereka tidak bisa hanya melihat gejala luar. Kalau pasien demam, yang diobati bukan cuma panas badannya. Tapi dicari tahu apakah ada infeksi di dalam organ tubuhnya.

Pendekatan klinis inilah yang penulis lihat mulai diterapkan dalam tata kelola pemerintahan saat ini. dr. Aminuddin seperti sedang menerapkan prinsip “Merawat kota harus seperti merawat pasien.”

Langkah awal yang paling kentara adalah urusan serapan aspirasi. Kalau dulu masyarakat diundang untuk mendengarkan paparan pemerintah. Sekarang polanya dibalik. Wali kota yang datang. Bahkan memilih berkantor langsung di kelurahan-kelurahan.

Ini bukan sekadar pencitraan turun lapangan biasa. Di dalam bilik kelurahan itu, birokrasi dipaksa bertatap muka langsung dengan komplain warga tanpa ada penyaring dari ajudan atau kepala dinas. Ini adalah proses "anamnesis" atau wawancara medis terhadap penyakit-penyakit birokrasi di tingkat paling bawah.

Sentuhan klinis ini juga terlihat di sektor yang menjadi keahliannya. Yakni kesehatan. Memiliki dua rumah sakit besar (dr. Mohamad Saleh dan Ar-Rozi) tanpa manajemen yang sinkron justru akan membebani APBD.

Di era sekarang, fokusnya bergeser ke integrasi kualitas layanan dan penguatan preventif dari hulu. Seperti posyandu dan penekanan angka stunting, bukan cuma sibuk mengobati orang di hilir (rumah sakit).

Ada satu kritik lama yang sering kita dengar tentang Probolinggo. Kotanya terasa gersang, penataan sampahnya kurang optimal, dan ruang-ruang publiknya kurang hidup secara kreatif. Jargon "BERSOLEK" (Bersih, Elok, Ramah, Sejahtera, Organik, Lestari, Edukatif, dan Kreatif) tampaknya sengaja dilempar ke publik untuk menjawab kritik tersebut.

Merias wajah kota bukan genit-genitan estetika. Kota yang bersih dan elok adalah magnet. Selama ini, Probolinggo sering kali hanya menjadi penonton dari megahnya industri pariwisata Bromo. Wisatawan asing turun dari kapal pesiar di Pelabuhan Tanjung Tembaga, lalu langsung naik bus menuju Kabupaten Probolinggo atau Malang. Kota kita hanya dapat asap knalpotnya saja.

Dengan membenahi estetika kota, menghidupkan ekonomi kreatif di level kelurahan, dan mengelola sampah berbasis organik, dr. Aminuddin, sedang mencoba membuat orang mau berlama-lama di kota ini. Wajah kota diubah agar lebih ramah bagi pejalan kaki dan menarik bagi pelaku industri kreatif.

Namun, estetika saja tidak mengenyangkan perut warga. Uang APBD Probolinggo itu terbatas. Kita tidak bisa selamanya mengandalkan dana transfer dari pusat atau membebani anggaran daerah untuk program subsidi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi riil. Di sinilah letak perbedaan fundamental berikutnya. Keberanian membuka keran investasi.

Era sebelum ini cenderung protektif dan sangat berfokus pada jaring pengaman sosial. Era dr. Aminuddin, sadar betul bahwa untuk menciptakan lapangan kerja baru, perizinan tidak boleh berbelit-belit.

Inovasi seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) Drive-Thru dan peluncuran aplikasi tata ruang GO POINT adalah sinyal kuat kepada para investor bahwa Probolinggo, siap berbisnis.

Investor tidak perlu lagi menyogok atau menunggu berbulan-bulan hanya untuk tahu apakah lahan yang mereka incar boleh dibangun pabrik atau hotel. Semua dibuat transparan di atas peta digital.

Di saat yang sama, agar UMKM lokal tidak tergilas modal besar, didirikanlah Klinik UMKM di dalam MPP. Sekali lagi, gunakan istilah "Klinik". Produk lokal didiagnosis kekurangannya. Dibantu pengurusan sertifikasi halalnya. Dan diberi izin edar secara gratis.

Ini adalah bentuk perlindungan yang cerdas. Bukan dengan cara memanjakan dengan bansos terus-menerus. Melainkan dengan menaikkan kelas kemampuan mereka agar bisa bertarung di pasar bebas.

Jika kita sandingkan keduanya secara objektif, akan terlihat pola linear yang sehat bagi sebuah kota berkembang.

Habib Hadi, berhasil menjadi eksekutor lapangan yang tangguh dalam membangun infrastruktur dasar. Dia memberikan "jaring pengaman" agar warga tidak miskin karena sakit dan memastikan anak-anak mengaji mendapatkan apresiasi. Itu adalah era pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
dr. Aminuddin datang saat fondasi itu sudah selesai dibangun. Tugas dia adalah melakukan fine-tuning. Merapikan manajemennya. Meningkatkan kualitas layanannya. Memastikan mesin ekonomi kota (investasi dan UMKM) bisa berputar mandiri tanpa harus selalu disuapi APBD.

Tentu saja, perjalanan dr. Aminuddin, masih panjang. Menata kota yang terlanjur tumbuh dengan pola lama tidak semudah membalik telapak tangan. Mengubah mentalitas birokrasi agar benar-benar ramah investasi dan melayani tanpa pungli membutuhkan ketegasan yang konsisten.

Kebijakan berkantor di kelurahan jangan sampai sekadar menjadi rutinitas tanpa evaluasi dampak yang jelas. Masyarakat akan terus menagih realisasi dari 12 program prioritas yang dijanjikan.

Lalu apa tugas warga Kota Probolinggo? Tugasnya ya bukan hanya menjadi pemandu sorak yang menutup mata dari kekurangan. Bukan pula menjadi kritikus buta yang enggan melihat kemajuan. Masyarakat itu ya penonton ya penumpang. Ya juga harus ikut merawat bus berlabel Kota Probolinggo ini.

Transisi dari fokus jaminan sosial ke fokus kualitas layanan dan investasi adalah keniscayaan jika Probolinggo, ingin melompat menjadi kota modern di Jawa Timur. Rumah sakitnya sudah punya. Kartu gratisnya juga sudah di kantong.

Sekarang saatnya mendukung Pak Dokter, bikin kotanya bersih, jalannya terang. Lalu ekonominya tumbuh, dan birokrasinya sehat walafiat. Akhirul Kalam, siapapun walikotanya, kemajuan Kota Probolinggo, adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

*) Eko Hardianto merupakan Wakil Ketua PWI Probolinggo Raya dan Jurnalis Ketik.com

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini: