Asap Tak Bisa Ditutupi Kata-Kata: Mengapa Komunikasi Krisis Karhutla Harus Berubah?

Asap tidak mengenal batas wilayah, apalagi batas narasi. Ia masuk ke rumah, mengganggu aktivitas, mengancam kesehatan, dan memaksa masyarakat menyesuaikan kehidupan sehari-hari.

Di tengah situasi itu, pernyataan resmi mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan selalu berhadapan dengan satu pertanyaan sederhana dari masyarakat: apakah keadaan benar-benar membaik?

Pertanyaan tersebut penting karena krisis tidak hanya berlangsung di hutan dan lahan yang terbakar. Krisis juga berlangsung dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, terutama ketika informasi yang diterima publik belum menjawab persoalan yang mereka hadapi.

Data menunjukkan bahwa karhutla di Indonesia pada Oktober 2026 masih menjadi persoalan serius. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaporkan bahwa hingga 15 Oktober, luas lahan terbakar secara kumulatif mencapai sekitar 202.000 hektare.

Pada periode yang sama, Kementerian Kesehatan mencatat akumulasi 295.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak. Dampak asap juga mengganggu kegiatan belajar jutaan peserta didik. (Kemenko PMK, 2026).

Angka-angka tersebut bukan sekadar bahan laporan. Di baliknya terdapat masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai kualitas udara, risiko kesehatan, aktivitas pendidikan, dan langkah perlindungan yang dapat dilakukan.

Karena itu, komunikasi dalam situasi karhutla tidak semestinya berhenti pada laporan pemadaman atau pernyataan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya.

Persoalannya bukan apakah pemerintah telah berbicara, melainkan apakah komunikasi tersebut membantu masyarakat memahami risiko dan mengambil keputusan yang tepat.

Ketika pernyataan tidak menjawab pengalaman masyarakat

Dalam perspektif Public Relations (PR), krisis merupakan ujian terhadap kredibilitas organisasi. Pada situasi normal, masyarakat mungkin menilai organisasi melalui pelayanan dan kinerjanya. Namun, ketika krisis terjadi, perhatian publik meningkat dan kesenjangan antara pernyataan dengan kenyataan menjadi lebih mudah terlihat.

Jika pemerintah mengumumkan kemajuan penanganan, sementara warga masih menghadapi asap dan gangguan aktivitas, kedua informasi itu tidak otomatis saling bertentangan.

Operasi pemadaman bisa saja menunjukkan kemajuan di satu wilayah, sedangkan wilayah lain masih mengalami dampak. Namun, tanpa penjelasan mengenai perbedaan lokasi, waktu, indikator, dan tingkat risiko, masyarakat dapat kesulitan memahami situasi yang sebenarnya.

Di sinilah komunikasi krisis perlu berubah. Pemerintah tidak cukup menyampaikan kabar baik tentang upaya yang telah dilakukan. Pemerintah juga perlu menjelaskan bagian mana yang belum tertangani, apa kendalanya, siapa yang terdampak, dan langkah apa yang sedang disiapkan.

Keterbukaan semacam ini bukan tanda kelemahan. Justru, pengakuan terhadap keterbatasan dan ketidakpastian dapat membantu menjaga kredibilitas, selama disertai informasi yang terverifikasi dan rencana tindak lanjut yang jelas.

Pedoman Public Communication for Disaster Risk Reduction dari United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) menekankan bahwa informasi risiko hanya akan bermanfaat apabila dapat dipahami dan digunakan masyarakat untuk mengambil keputusan.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan kepercayaan, komunikasi tepat waktu, dan keterlibatan masyarakat sebagai unsur penting komunikasi risiko dalam keadaan darurat.

Artinya, komunikasi bukan pelengkap setelah tindakan penanganan dilakukan. Komunikasi merupakan bagian dari penanganan krisis itu sendiri.

Masyarakat bukan sekadar penerima imbauan

Salah satu kelemahan komunikasi krisis yang perlu dihindari adalah memperlakukan masyarakat hanya sebagai penerima instruksi. Publik diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker yang sesuai, atau mengikuti arahan otoritas kesehatan. Imbauan tersebut penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada ketersediaan informasi yang relevan dan dapat diterapkan.

Masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih konkret: bagaimana kondisi kualitas udara di wilayahnya, kelompok mana yang paling rentan, kapan kegiatan luar ruangan perlu dibatasi, dan ke mana harus mencari pertolongan jika mengalami gangguan kesehatan.

Tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap internet, layanan kesehatan, atau sumber informasi resmi. Karena itu, mengandalkan unggahan media sosial saja tidak cukup. Informasi perlu disampaikan melalui beragam saluran, termasuk media lokal, radio, fasilitas kesehatan, sekolah, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat yang dipercaya warga.

Lebih dari itu, komunikasi harus membuka ruang umpan balik. Keluhan warga mengenai asap, kebutuhan kelompok rentan, dan gangguan aktivitas sehari-hari perlu menjadi masukan bagi pengambilan keputusan. Pemerintah tidak hanya perlu mengetahui pesan apa yang sudah disebarkan, tetapi juga memahami apakah pesan itu diterima, dimengerti, dan dapat dilaksanakan.

Dalam praktik PR, hal ini merupakan perbedaan mendasar antara komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Yang pertama berfokus pada penyampaian pesan; yang kedua menuntut organisasi mendengarkan, mengevaluasi respons publik, dan menyesuaikan tindakan berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi.

Dari mengelola citra menuju membangun kepercayaan

Dalam situasi krisis, organisasi sering menghadapi tekanan untuk segera memberikan pernyataan. Kecepatan memang penting, tetapi kecepatan tanpa ketepatan dapat menimbulkan masalah baru. Pernyataan yang terlalu optimistis, data yang tidak diperbarui, atau penjelasan yang saling berbeda antarlembaga dapat memperbesar kebingungan.

Karena itu, pemerintah membutuhkan komunikasi yang terkoordinasi. Data mengenai titik api, luas lahan terbakar, kualitas udara, dampak kesehatan, dan penanganan harus dijelaskan sesuai sumber, waktu pemutakhiran, serta wilayah cakupannya. Jika terdapat perbedaan data, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai penyebabnya, bukan dibiarkan menafsirkan sendiri.

Pemerintah juga perlu membedakan antara capaian operasional dan kondisi yang dirasakan masyarakat. Jumlah personel yang dikerahkan, operasi pemadaman yang dilakukan, atau luas area yang berhasil ditangani merupakan indikator penting. Namun, indikator tersebut tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai keselamatan warga dan pemulihan kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan komunikasi krisis seharusnya diukur dari kualitas informasi yang diterima masyarakat, kemampuan mereka memahami risiko, akses terhadap langkah perlindungan, dan konsistensi antara pernyataan dengan tindakan. Ukuran lainnya adalah apakah pertanyaan publik memperoleh jawaban dan apakah kesalahan komunikasi diperbaiki secara terbuka.

Perspektif ini juga mengingatkan bahwa fungsi PR pemerintah tidak boleh berhenti pada upaya mempertahankan citra institusi. PR harus menjadi penghubung antara informasi lapangan, kebutuhan masyarakat, dan keputusan organisasi.

Ketika suara warga tidak masuk ke dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi berisiko berubah menjadi sekadar pengumuman yang tidak menyelesaikan persoalan.

Krisis harus dijawab dengan tindakan yang dapat dilihat

Karhutla memang tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi semata. Penanganannya membutuhkan pencegahan, pemadaman, penegakan hukum, perlindungan kesehatan, pemulihan lingkungan, dan koordinasi lintas sektor. Namun, seluruh upaya tersebut membutuhkan komunikasi yang memungkinkan masyarakat memahami perkembangan dan ikut mengambil langkah perlindungan.

Karena itu, perubahan komunikasi krisis perlu dimulai dari tiga hal: keterbukaan mengenai kondisi terkini, penjelasan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mekanisme umpan balik yang benar-benar ditindaklanjuti. Ketiganya perlu berjalan bersama tindakan nyata, bukan menggantikannya.

Pada akhirnya, asap tidak bisa ditutupi kata-kata. Pernyataan resmi yang disusun dengan baik tidak akan cukup apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang mereka butuhkan atau tidak melihat tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepercayaan publik tidak lahir karena pemerintah paling sering berbicara, melainkan karena pemerintah menyampaikan informasi secara jujur, mendengarkan masyarakat, dan menunjukkan bahwa setiap pernyataan memiliki konsekuensi dalam tindakan.

Dalam krisis karhutla, komunikasi yang baik bukan tentang membuat keadaan terlihat terkendali. Komunikasi yang baik membantu masyarakat memahami keadaan yang sebenarnya, melindungi diri, dan mengetahui apa yang sedang dilakukan untuk mengatasi masalah.

Sebab, ketika asap masih terasa, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kata-kata yang menenangkan, melainkan informasi yang dapat dipercaya dan tindakan yang benar-benar dirasakan.

*) Silvi Aris Arlinda, S.I.Kom., M.I.Kom merupakan Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis.

***) Ketentuan pengiriman naskah opini: