Usulan Hak Interpelasi PDI Perjuangan Soal Wabup Malang Picu Reaksi Gerindra, Adeng Ajak Dialog Santai di Masjid

KETIK, MALANG – Dinamika politik di DPRD Kabupaten Malang memanas. Setelah respons Ketua Fraksi Gerindra terhadap usulan Hak Interpelasi dari Fraksi PDI Perjuangan terkait persoalan Wabup Malang Hj Lathifah Shohib dinilai berlebihan.
‎
‎Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menegaskan bahwa langkah tersebut semata untuk meminta penjelasan, bukan memicu konflik.
‎
‎Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, dalam keterangannya kepada wartawan menyayangkan sikap Ketua Fraksi Partai Gerindra dinilai terlalu emosional merespons usulan disampaikan Zulham.
‎
‎“Seharusnya tidak perlu ditanggapi secara emosional. Apa yang disampaikan Pak Zulham itu sederhana, hanya ingin meminta klarifikasi melalui mekanisme yang sah,” ujar pria dikenal dengan nama panggung Adeng, melalui keterangan tertulis kepada Ketik.com, Minggu, 3 Mei 2026.
‎
‎Lebih lanjut ia menjelaskan, Fraksi PDI Perjuangan hanya ingin menggali informasi terkait perjalanan dinas Wabup menemui Wapres, dengan membawa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kelompok profesi.
‎
‎“Kami ingin mengetahui bagaimana proses itu terjadi, apalagi ada dugaan dilakukan tanpa sepengetahuan Bupati. Selain itu, muncul juga sosok yang disebut sebagai narahubung, yakni Adhiwijaya Saputra, yang dikeluhkan oleh sejumlah OPD,” jelasnya.
‎
‎Menurutnya, agar persoalan tidak berkembang liar di ruang publik, jalur formal melalui Hak Interpelasi menjadi pilihan yang tepat.
‎
‎“Supaya tidak menjadi liar, ya kita gunakan mekanisme yang ada. Hak interpelasi itu sederhana, hanya untuk meminta keterangan,” tambahnya.
‎
‎Hak Interpelasi Bukan Ancaman.
‎Dalam ulasan wartawan, Hak Interpelasi merupakan hak konstitusional DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah atas kebijakan strategis yang berdampak luas. 
‎
‎Mekanisme ini merupakan bagian dari sistem demokrasi dan bukan sesuatu yang perlu dipersepsikan sebagai ancaman politik.
‎
‎Namun, respons keras dari pihak Gerindra justru dinilai berpotensi memperkeruh suasana.
‎
‎“Justru kalau sikapnya berlebihan, itu yang memicu kegaduhan. Padahal substansinya hanya ingin mencari kejelasan,” tegas Abdul Qodir.
‎
‎Ajakan Redakan Tensi Politik
‎Lebih lanjut, Abdul Qodir juga mengajak Ketua Fraksi Gerindra, Zia, untuk menempuh jalur komunikasi yang lebih sejuk dan konstruktif.
‎
‎“Kalau Pak Zia ingin menjadi problem solving, mari gunakan komunikasi diplomatis. Saya undang beliau sholat berjamaah di Masjid At-Taufiq yang baru dibangun oleh DPC PDI Perjuangan. Setelah itu kita lanjut ngopi santai, kita urai persoalan dengan kepala dingin,” ucapnya.
‎
‎Ia menilai pendekatan dialog santai jauh lebih produktif dibandingkan saling melontarkan pernyataan yang menyudutkan.
‎
‎“Daripada saling menyalahkan dengan statemen nyinyir, itu tidak produktif. Lebih baik kita duduk bersama. Nanti bisa dilanjutkan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan, Ketua DPC Gerindra, dan Ketua DPC PKB untuk ngopi bareng,” tambahnya.
‎
‎Abdul Qodir optimistis langkah tersebut dapat meredakan ketegangan politik yang mulai meningkat.
‎
‎“Saya jamin, selama Fraksi Gerindra mau menerima undangan ini dan datang ke Masjid At-Taufiq, tensi politik akan reda. Karena yang kami persoalkan hanya satu, siapa sebenarnya narahubung Adhiwijaya Saputra itu. Banyak OPD menyampaikan keluhan kepada kami,” pungkasnya.
‎
‎Di tengah riuhnya dinamika politik lokal, ajakan “ngopi dan dialog” ini menjadi semacam katup pengaman apakah akan dibuka untuk meredakan tekanan, atau justru dibiarkan hingga suasana kian memanas.
‎
‎Diberitakan Ketik.com sebelumnya, permasalahan kunjungi Wabup Malang Hj Lathifah Shohib menemui Wapres Gibran Rakabuming Raka sebelumnya dipermasalahkan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang.
‎
‎PDIP menduga surat penugasan ke Wapres Gibran yang dikantongi Wabup Malang Hj Lathifah palsu. Maka dari itu, partai berlogo moncong banteng putih ini menyuarakan hak angket hingga hak interpelasi menguak persoalan tersebut.
‎
‎Hal itu lantas membuat PKB pasang badan membela kadernya Hj Lathifah Shohib. Bahkan Bu Nyai sapaan akrab Wabup Malang bersama PKB menemui Bupati Sanusi untuk melaporkan hasil audiensi dengan Wapres. (*)
‎
‎