KETIK, SIDOARJO – Banjir tahunan di Kecamatan Tanggulangin dan Candi membutuhkan penanganan serius dan optimal. Pemkab Sidoarjo bersama BNPB akan berkolaborasi demi mengatasi persoalan yang menyusahkan warga tersebut. Bupati Subandi menemui Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Jakarta.
Di Kabupaten Sidoarjo, banjir tahunan kerap melanda Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin; dan Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi. Dibutuhkan penanganan yang optimal. Audiensi Bupati Sidoarjo Subandi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (4/5/2026).
Dalam audiensi tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi memaparkan kondisi geografis Sidoarjo sebagai daerah delta, yakni wilayah dataran rendah yang berada di pertemuan aliran sungai dan laut, sehingga cenderung mudah tergenang air, termasuk di wilayah Tanggulangin dan Candi.
Tim Pemkab Sidoarjo yang dipimpin oleh Bupati Subandi dan jajaran BNPB yang dipimpin Letjen TNI Suharyanto siap berkolaborasi mengatasi banjir tahunan di Kabupaten Sidoarjo. (Foto: Kominfo Sidoarjo)
Kondisi tersebut membuat penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dukungan BNPB sebagai lembaga pemerintah pusat menjadi sangat penting.
Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo sebenarnya telah melakukan berbagai langkah penanganan banjir. Di antaranya, rutin melakukan normalisasi sungai untuk mengurangi sedimentasi serta mengoptimalkan kinerja rumah pompa di sejumlah titik rawan.
Namun, upaya tersebut dinilai masih perlu diperkuat agar penanganan banjir bisa lebih maksimal dan berkelanjutan.
“Karena di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, ini terjadi nya banjir itu tahunan. Maka solusi ini harus kita selesaikan bersama antara BNPB, provinsi, dan daerah,” tegasnya.
Subandi menambahkan, keterbatasan anggaran akibat efisiensi membuat pemerintah daerah perlu menggandeng BNPB agar penanganan bisa lebih cepat dan optimal.
“Dengan adanya efisiensi anggaran, kami harus mencari dukungan dari BNPB agar persoalan banjir ini bisa segera tertangani,” ucapnya.
Subandi juga menjelaskan, dalam audiensi tersebut, dirinya menyampaikan langsung berbagai persoalan teknis yang terjadi di lapangan kepada BNPB.
“Pak Kalaksa tadi juga memaparkan persoalan-persoalan yang ada di lapangan serta kami diminta melakukan mapping secara menyeluruh oleh BNPB agar penanganannya lebih terarah,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Subandi didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sidoarjo Sabino Mariano dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Mochammad Mahmud. Keduanya turut memaparkan kondisi lapangan, titik-titik rawan banjir, serta kebutuhan teknis penanganannya.
Subandi mengungkapkan, paparan dalam tersebut mendapat respons positif dari BNPB. Sejumlah langkah konkret, termasuk dukungan bantuan, mulai dibahas untuk mempercepat penanganan banjir di Sidoarjo.
“Alhamdulillah kami diterima dengan baik dan dicarikan solusi. Tadi juga disampaikan ada bantuan-bantuan yang akan diberikan, termasuk untuk penanganan di wilayah Tanggulangin,” katanya.
Subandi juga menyebut, Kalaksa BPBD Sidoarjo untuk sementara diminta tetap berada di Jakarta guna mendalami teknis penanganan banjir dari BNPB.
“Pak Kalaksa sementara diminta tinggal untuk mendalami pertimbangan teknis dari BNPB. Harapannya nanti bisa membawa ‘oleh-oleh’ berupa solusi konkret yang bisa langsung diterapkan untuk masyarakat Sidoarjo,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sidoarjo Sabino Mariano menambahkan bahwa saat audiensi, pihaknya secara langsung memaparkan kondisi teknis di lapangan di hadapan BNPB. Mulai penyebab banjir hingga kebutuhan penanganannya.
“Kami diminta menyampaikan secara detail persoalan yang ada. Dari kapasitas saluran yang tidak mencukupi, kondisi pompa yang perlu ditingkatkan, hingga wilayah-wilayah yang menjadi langganan banjir, seperti Desa Kedungbanteng dan Desa Kedungpeluk,” kata Sabino.
Ia menambahkan, paparan tersebut menjadi dasar bagi BNPB dalam merumuskan langkah dukungan yang akan diberikan kepada Pemkab Sidoarjo.
“Kami berharap hasil audiensi ini bisa segera ditindaklanjuti, sehingga penanganan banjir bisa lebih terarah dan efektif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Mochammad Mahmud menjelaskan bahwa strategi penanganan banjir akan difokuskan pada peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali air, khususnya pompa dan saluran.
“Langkah teknis yang disiapkan meliputi normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pompa, serta perbaikan saluran agar aliran air lebih lancar,” ujarnya.
Mahmud menambahkan, dalam audiensi tersebut Pemkab Sidoarjo juga mengajukan kebutuhan anggaran penanganan banjir senilai Rp209,5 miliar kepada BNPB untuk mendukung berbagai program prioritas.
Rinciannya meliputi normalisasi Sungai Bagebug sebesar Rp15 miliar, perbaikan pompa Kedungcangkring Rp35 miliar, penambahan pompa di Penatarsewu dan Kedungbanteng Rp15 miliar, peningkatan 37 unit pompanisasi serta pengadaan pompa portable berkapasitas 250 liter per detik senilai Rp134 miliar.
Selain itu, peningkatan saluran Gedangrowo sebesar Rp5,5 miliar serta pengadaan sarana dan prasarana kendaraan untuk penanggulangan bencana sebesar Rp5 miliar.
Subandi berharap kolaborasi antara BNPB, Pemerintah Provinsi, dan Pemkab Sidoarjo dapat mempercepat penanganan banjir di Sidoarjo sehingga persoalan yang terjadi setiap tahun dapat segera teratasi.
“Minimal, persoalan banjir yang setiap tahun terjadi di Sidoarjo bisa diselesaikan melalui kolaborasi antara BNPB, Pemerintah Provinsi, dan daerah, sehingga dapat mewujudkan tata kota yang lebih baik, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Subandi juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB yang telah menerima audiensinya serta memberikan respons cepat terhadap penanganan persoalan banjir di Kabupaten Sidoarjo.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada BNPB, khususnya Bapak Jenderal Suharyanto, yang telah memberikan respons dan dukungan cepat dalam upaya penyelesaian banjir di Kabupaten Sidoarjo,” pungkas Subandi. (*)
