.png){kind=logo}
KETIK, SURABAYA – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memasang target sapu bersih pada pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan gubernur (Pilgub) pada pemilihan umum daerah (Pilkada) 2029 mendatang.
Target ini disampaikan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, Said Abdullah di hadapan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dalam konsolidasi internal kader-kader yang berlangsung di Vasa Hotel, Surabaya, Minggu, 23 Agustus 2026.
“Kepada semua kader, baik DPD, DPC maupun Fraksi-Fraksi, Sudah Waktunya PDI-P Jatim punya Gubernur,” tegas Said.
Target itu, lanjut Said, merupakan bagian dari PDI Perjuangan, Jawa Timur untuk bangkit setelah kehilangan sejumlah kursi legislatif maupun eksekutif pada Pemilu 2024.
“Dengan kerja keras semua, kami punya kewajiban sama, tekad yang sama untuk memenangkan pileg dan pilgub yang akan datang,” tegas Ketua Banggar DPR RI ini.
Untuk dapat meraih target tersebut, Said sudah melakukan sejumlah evaluasi untuk memperbaiki strategi pemenangan partai. Maka dari itu, dengan evaluasi yang sudah dilakukan, ia optimistis dapat mengantarkan PDIP kembali meraih kemenangan di Jawa Timur.
Dalam waktu dekat, Said menuturkan sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi Pileg dan Pilkada 2029. Ia menyampaikan, langkah itu dengan penguatan kaderisasi serta konsolidasi organisasi hingga tingkat paling bawah.
“Kita akan bedah semua di setiap dapil kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan sampai di TPS. Percayalah bahwa setelah kaderisasi, banyak hal kita lakukan, dan banyak evaluasi kita lakukan,” ujarnya.
Selain itu, ia menyebut PDIP akan terus menggelar berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Cara ini penting untuk kembali memperkuat hubungan antara partai dengan masyarakat.
Said juga menginstruksikan seluruh kader maupun anggota legislatif PDIP tidak hanya bekerja di internal saja, melainkan harus lebih aktif turun ke masyarakat.
“Kami siap memenangkan pileg, menyambut kemenangan di 2029. Semua harus gotong royong, semua anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota harus benar-benar turun reses ke lokasi, tidak ada lagi tidak turun ke lokasi,” tandas Said. (*)
