KETIK, PANDEGLANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Halson Nainggolan menekankan pentingnya keberlanjutan proyek perubahan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur sipil negara (ASN).
Hal itu disampaikan Halson saat hadir sebagai mentor dalam Seminar Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVI Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Kampus BPSDM Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Rabu 7 Oktober 2026.
Halson mengatakan, seminar proyek perubahan merupakan tahapan penting dalam rangkaian pembelajaran PKN Tingkat II. Dalam tahapan tersebut, peserta mempresentasikan rancangan sekaligus implementasi proyek perubahan yang telah disusun untuk mendapatkan masukan, arahan, dan penguatan dari mentor maupun pihak terkait.
Pada kesempatan itu, Halson memberikan arahan terhadap proyek perubahan yang dipresentasikan oleh peserta dari Kabupaten Lebak, yakni Irvan Suyatupika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, serta Lina Budiarti, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.
Menurut Halson, proyek perubahan dalam PKN Tingkat II tidak semata-mata menjadi bagian dari pemenuhan tahapan pendidikan dan pelatihan. Proyek tersebut harus mampu menjawab persoalan nyata di lingkungan kerja serta memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Proyek perubahan jangan berhenti pada tataran gagasan atau sekadar memenuhi tahapan pendidikan. Yang paling penting adalah bagaimana gagasan tersebut dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi organisasi maupun masyarakat," kata Halson.
Ia juga mendorong peserta agar mampu memastikan keberlanjutan proyek perubahan setelah rangkaian PKN Tingkat II selesai. Keberhasilan sebuah inovasi, kata dia, tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempresentasikan gagasan, tetapi juga oleh konsistensi dalam menjalankan dan mengembangkannya.
"Saya berharap proyek perubahan yang disusun dapat terus dikembangkan dan menjadi bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Jangan sampai setelah seminar selesai, inovasinya juga berhenti. Harus ada keberlanjutan dan ukuran manfaat yang jelas," ujarnya.
Selain keberlanjutan, Halson juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam pelaksanaan proyek perubahan. Menurutnya, persoalan pemerintahan dan pelayanan publik tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah secara sendiri-sendiri.
Karena itu, inovasi yang dibangun melalui proyek perubahan diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dan menciptakan keterhubungan antara satu program dengan program lainnya.
"Penyelesaian persoalan pemerintahan membutuhkan kolaborasi. Karena itu, proyek perubahan harus mampu membangun hubungan kerja yang lebih efektif, menghubungkan sumber daya yang ada, dan menghasilkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat," kata Halson.
Ia menambahkan, seorang pemimpin perubahan dituntut tidak hanya memiliki kemampuan merancang program, tetapi juga mampu menggerakkan organisasi dan membangun dukungan dari berbagai pihak.
"Keberhasilan perubahan di lingkungan pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam mengidentifikasi persoalan, menentukan solusi, serta memastikan solusi tersebut dapat diterapkan secara konsisten," ujarnya.
Halson berharap proses pembelajaran dalam PKN Tingkat II dapat melahirkan pemimpin birokrasi yang mampu menghadirkan inovasi dan membawa perubahan positif bagi organisasi serta masyarakat Kabupaten Lebak.
"Kita ingin proses ini melahirkan pemimpin yang tidak hanya mampu bekerja secara administratif, tetapi juga mampu membaca persoalan, menghadirkan inovasi, dan memastikan perubahan itu benar-benar dirasakan manfaatnya," kata Halson. (*)
