Angka Kemiskinan Brebes Turun 1,45 Persen, DPR RI Dorong Data Beres dan Kolaborasi Pentahelix

KETIK, BREBES – Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Shintya Sandra Kusuma menggandeng Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar Pengabdian Masyarakat bertajuk “Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif: Strategi Penguatan Akuntabilitas Publik dalam Pengentasan Kemiskinan” di Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Jumat 18 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengawal penurunan angka kemiskinan di Brebes melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan integrasi data.

Berdasarkan data BPS yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Brebes turun dari 15,60 persen atau 283,28 ribu jiwa menjadi 14,15 persen atau 257,29 ribu jiwa.

Shintya Sandra menegaskan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial. "Menuntaskan kemiskinan bukan sekadar memberi bantuan hari ini, tetapi membuka pintu harapan agar warga mampu berdiri tegak selamanya. Bantuan sosial adalah jembatan sementara, namun kemandirian ekonomi, pendidikan, dan pelatihan vokasi adalah kunci utamanya," kata Shintya, saat dikonfirmasi pada Rabu, 29 Juli 2026. 

Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Shintya menyoroti pentingnya penguatan akuntabilitas publik. Ia mendorong integrasi data melalui sistem "Data Beres" agar intervensi APBD maupun APBN tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Kegiatan ini juga mengusung implementasi visi Brebes Beres: Berkeadaban, Ekonomi Tangguh, Responsif, Edukatif, Sehat, dan Sejahtera. Pendekatannya menggunakan skema kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media.

Acara dihadiri Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Kepala LPM IPDN Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, MM, jajaran SKPD, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Bupati Paramitha menyambut baik sinergi tersebut. Ia menyebut kehadiran Shintya bersama IPDN menjadi dorongan bagi birokrasi daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdampak pada kesejahteraan warga.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan komitmen bersama. Rekomendasi hasil pengabdian masyarakat dari IPDN akan dijadikan rujukan teknis dalam penajaman program pemberdayaan ekonomi masyarakat Brebes.