Pengurus Baru Apersi Dilantik, Siap Geber 120 Ribu Rumah Subsidi hingga Akhir 2026

KETIK, JAKARTA – Pengurus Baru Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) masa bakti 2026-2031 resmi dilantik di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Juli 2026.
‎
‎Pelantikan tersebut menjadi tonggak baru bagi Apersi setelah penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) VII pada Mei 2026 lalu. 
‎
‎Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan sektor perumahan nasional sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
‎
‎Acara pelantikan dihadiri oleh Dewan Penasehat Apersi yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Komisaris BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, jajaran Himbara, BUMN, organisasi pengembang perumahan, serta para pelaku industri properti dari berbagai daerah.
‎
‎Dalam susunan pengurus teras, Ketua Umum Apersi dijabat Deddy Indrasetiawan, Sekjen Dijabat H Makhrus Sholeh sedangkan Bendahara umum dijabat Irwansyah Putra.
‎
‎Ketua Umum DPP Apersi, Deddy Indrasetiawan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang dinilai terus memberikan perhatian terhadap sektor perumahan melalui berbagai kebijakan yang mempermudah pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
‎
‎"120 ribu (unit), Pak Menteri (PKP Maruarar Sirait) (Untuk pembangunan rumah subsidi," ujarnya.
‎
‎
‎Menurutnya, berbagai relaksasi regulasi, dukungan pembiayaan, hingga sinergi lintas kementerian menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional.
‎
‎Deddy menegaskan bahwa Apersi siap menjadi bagian penting dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
‎
‎"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, BP Tapera, OJK, serta para pengembang menjadi modal utama untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa pembangunan perumahan harus dibangun di atas fondasi integritas dan tanggung jawab. Ia mengingatkan seluruh pengembang agar menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan hunian yang berkualitas serta memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
‎
‎Maruarar mengaku tidak ingin lagi mendengar adanya masyarakat yang dirugikan akibat ulah pengembang yang mengabaikan kewajibannya. Karena itu, pemerintah akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang merugikan konsumen maupun negara.
‎
‎Ia juga meminta Apersi berperan aktif melakukan pembinaan terhadap seluruh anggotanya sehingga hanya pengembang yang memiliki komitmen dan profesionalisme tinggi yang mendapat kepercayaan masyarakat.
‎
‎Selain menyoroti aspek integritas, Maruarar mengungkapkan bahwa Kementerian PKP tengah menyiapkan sejumlah kebijakan baru yang akan diterapkan dalam pembangunan kawasan perumahan.
‎
‎Di antaranya adalah kewajiban bagi pengembang untuk menanam pohon di setiap kawasan perumahan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang hijau dan berkelanjutan. Pemerintah juga tengah menyusun regulasi mengenai pengelolaan sampah di kawasan permukiman agar pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan.
‎
‎"Pembangunan rumah harus memberikan manfaat yang luas, tidak hanya menghadirkan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan," kata Maruarar.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, ia kembali mengajak seluruh pengembang mempercepat realisasi pembangunan rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mencapai target pembangunan rumah bagi masyarakat.
‎
‎Pemerintah, lanjutnya, juga akan terus mendorong pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan sebagai solusi atas keterbatasan lahan sekaligus mempercepat pencapaian Program Tiga Juta Rumah.
‎
‎Menutup sambutannya, Maruarar mengajak seluruh keluarga besar Apersi menjaga kekompakan, meningkatkan profesionalisme, serta terus berinovasi dalam menyediakan hunian yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
‎
‎Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, Apersi diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (*)
‎