KETIK, MALANG – Sudah dua tahun berlalu sejak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Sepanjang masa kepemimpinannya, bermunculan berbagai catatan kritis. Salah satu yang paling disorot adalah postur kabinet yang gemuk, namun dinilai tidak gesit dalam mengatasi krisis.
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Lukman Hakim menyebut banyak kebijakan yang cukup mendobrak dan perlu evaluasi. Pemerintah harusnya memiliki semangat reformasi dan efisiensi birokrasi agar hasil kinerja lebih signifikan.
"Pemerintahan yang baik itu sedianya memang pemerintahan yang gesit, efisien, kecil, tidak besar sehingga itu yang mungkin masih cukup kurang di pemerintahan Pak Prabowo. Walaupun semangatnya sudah bagus untuk menggandeng seluruh kekuatan politik agar bersama-sama membangun negeri," ujarnya, Rabu, 21 Oktober 2026.
Presiden Prabowo sepatutnya memberikan ruang terhadap oposisi sehingga tidak semua pelaku politik diajak bergabung masuk ke kabinet. Banyaknya aktor yang terlibat justru dapat menggembosi kinerja birokrasi.
"Misalnya Rocky Gerung itu biarkan saja dia sebagai kritikus, evaluator. Jika oposisi diberi ruang, justru tujuan pembangunan yang diinginkan oleh presiden akan bisa lebih cepat tercapai," sebutnya.
Lambannya gerak pemerintah dapat dilihat dari berbagai krisis yang dinilai tak tertangani dengan baik. Mulai dari kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), carut-marut Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga kelambatan tanggap bencana banjir besar di Aceh Tamiang serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional.
Tidak hanya itu, masyarakat juga dihadapkan pada beragam krisis ekonomi, seperti kelangkaan BBM, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Di sisi lain, publik merasa kehidupan berdemokrasi seolah dikhianati oleh pemerintah. Berbagai kritik dan saran dari masyarakat, mahasiswa, maupun pakar dinilai kerap ditanggapi secara arogan oleh presiden beserta beberapa menterinya.
Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Aksi protes dan demo pun mulai bermunculan di berbagai daerah, mewarnai dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Itu aspirasi yang perlu didengar oleh presiden, jadi mereka tetap harus didengar karena memang pemerintahan ini kan bekerja untuk rakyat. Begitu ada yang tidak puas dan itu signifikan, pemerintah dengan bijak perlu mengevaluasi program dan kebijakannya," tegasnya. (*)
