KETIK, JAKARTA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Bali mendapat perhatian DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan Pertamina segera menambah pasokan serta memastikan distribusi BBM berjalan lancar hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Dikutip dari unggahan akun Instagram resmi DPR RI pada Kamis, 15 Oktober 2026, kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan memperoleh bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU. Warga dilaporkan harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan antrean kendaraan mengular hingga sekitar satu kilometer. Di Badung, seorang perempuan dilaporkan pingsan setelah berjam-jam mengantre BBM.
Pertamina menyebut kendala bongkar muat kapal tanker sebagai salah satu penyebab terganggunya pasokan BBM. Menanggapi kondisi tersebut, DPR mendorong agar tambahan pasokan segera disalurkan ke SPBU, terutama di wilayah yang masih mengalami kekosongan stok.
Selain menambah pasokan, pemerintah dan Pertamina diminta memeriksa hambatan distribusi secara menyeluruh, mulai dari kedatangan kapal, proses bongkar muat, hingga pengiriman BBM ke setiap SPBU.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya kepastian ketersediaan BBM bagi masyarakat. Menurutnya, penambahan pasokan harus diikuti distribusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” ujar Puan, dikutip dari unggahan DPR RI.
DPR juga mendorong pemulihan pasokan dilakukan secara terukur melalui pemantauan operasional SPBU, kecukupan stok, dan durasi antrean. Akses BBM untuk layanan penting, seperti fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok, juga harus tetap terjaga.
Kelangkaan BBM yang berkepanjangan dikhawatirkan berdampak pada aktivitas ekonomi Bali, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui komisi terkait, DPR menyatakan akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM, termasuk kesiapan cadangan operasional dan alternatif pengiriman untuk mengantisipasi gangguan serupa. (*)
