.png){kind=logo}
KETIK, JEMBER – Ribuan peserta aksi yang memadati kawasan Gedung DPRD Jember tidak hanya menyuarakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka juga mendorong keberlanjutan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ipung Wahyudi, mengatakan program koperasi tersebut berpotensi menggerakkan perekonomian desa sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Menurut Kepala Desa Ledokombo itu, operasional koperasi membutuhkan banyak sumber daya manusia sehingga dapat membantu menekan angka pengangguran.
"Kalau dampak (negatif) buat saya pribadi sih tidak begitu banyak, justru lebih banyak dampak positifnya. Masalah tenaga kerja, otomatis mengangkat pengangguran karena di koperasi ada struktur organisasi yang memerlukan SDM. Minimal 15 hingga 20 orang bisa terserap menjadi bagian dari koperasi ini," katanya, Sabtu, 20 Juni 2026.
Ipung menilai keberhasilan Program Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada komitmen para kepala desa dalam menjalankannya. Ia menegaskan program tersebut akan memberikan hasil maksimal apabila orientasinya benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menjalankan proyek.
“Maka jangan fokus ke proyeknya. Tapi fokus pada kemajuan masyarakatnya,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, Ipung mengklaim sekitar 12 ribu orang turut turun ke jalan. Massa, kata dia, datang untuk meminta dukungan penuh DPRD Jember terhadap berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan massa mendapat respons positif dari para legislator. Jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, pihaknya membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan.
"Harapan kami tuntutan hari ini diterima. Kalau tidak ada tindak lanjut, mungkin akan ada aksi jilid 2 atau jilid 3," paparnya.
Selain menyampaikan dukungan terhadap program pemerintah, Ipung juga menanggapi berbagai kritik yang selama ini muncul terhadap program-program tersebut. Ia meminta anggota DPRD Jember untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan agar dapat melihat implementasi program secara objektif.
"Makanya kita datang ke Gedung Dewan biar para dewan itu tidak hanya menilai berdasarkan 'katanya'. Tapi bisa datang langsung ke bawah, bahkan kalau perlu datang langsung cek ke sekolah-sekolah," pungkas Ipung. (*)
