KETIK, PALEMBANG – Ratusan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin, 5 Oktober 2026.
Mereka mendesak pemerintah provinsi lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah, khususnya Kota Palembang.
Massa aksi yang mayoritas mengenakan almamater kuning meminta Gubernur Sumsel Herman Deru turun langsung menemui mahasiswa. Mereka menilai penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah belum memberikan dampak signifikan, sementara kualitas udara di Palembang telah masuk kategori berbahaya dan mulai berdampak terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat.
Tuntutan mahasiswa tersebut kemudian direspons langsung oleh Herman Deru yang menemui massa aksi di halaman Kantor Gubernur Sumsel.
Di hadapan mahasiswa, Herman Deru menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kondisi kabut asap yang hingga kini belum juga reda.
"Bahwa sampai saat ini asap belum reda, saya sebagai gubernur menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini," kata Herman Deru.
Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin 5 Oktober 2026. (Foto : Yola/Ketik.com)
Deru mengatakan pemerintah terus melakukan upaya penanganan melalui Satuan Tugas (Satgas) Karhutla yang melibatkan sekitar 12.000 personel.
Personel tersebut berasal dari berbagai unsur, di antaranya TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, serta unsur terkait lainnya.
Menurutnya, upaya pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara. Namun, pengerahan helikopter untuk operasi udara tidak dapat dilakukan setiap saat karena terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk persetujuan dari pihak terkait seperti AirNav.
Selain kendala operasional, pemerintah juga menghadapi tantangan berupa titik karhutla yang terus berubah dan tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumsel.
Untuk memantau kondisi tersebut, pemerintah memanfaatkan sistem aplikasi yang menampilkan informasi mengenai titik panas atau hotspot.
Namun, Herman Deru mengingatkan bahwa keberadaan hotspot tidak bisa langsung diartikan sebagai adanya kebakaran di suatu lokasi.
"Hotspot ini tidak bisa diidentikkan langsung bahwa itu kebakaran. Hotspot bisa saja menunjukkan adanya asap, tetapi belum tentu api terlihat," jelasnya.
Karena itu, setiap informasi hotspot tetap membutuhkan verifikasi langsung di lapangan. Setelah dipastikan kondisi di lokasi, petugas kemudian dapat menentukan langkah serta mengerahkan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pemadaman.
Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin 5 Oktober 2026. (Foto : Yola/Ketik.com)
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hingga kini terlibat dalam penanganan karhutla.
"Terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumsel atas segala upaya dan bantuan, termasuk TNI, Polri, Manggala Agni, dan seluruh pihak yang sampai saat ini terus berupaya menangani karhutla," ujar Deru.
Ia menegaskan kondisi kabut asap menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun aktivitas sehari-hari.
