PKB Murka! Foto Wabup Malang Tak Ditampilkan di Backdrop Halalbihalal, Perumda Tirta Kanjuruhan Disemprot Keras ‎

KETIK, MALANG – ‎Ketua DPC PKB Kabupaten Malang Ir. H. Kholiq MAp melontarkan protes keras terhadap kegiatan halal bihalal digelar Perumda Tirta Kanjuruhan, Jumat, 27 Maret 2026. 
‎
‎Protes dipicu oleh pemasangan backdrop yang menampilkan foto Bupati Malang bersama Sekretaris Daerah. Tak ditampilkan pasangan resmi kepala daerah, yakni Bupati dan Wakil Bupati Malang.
‎
‎Kholiq menilai tindakan tersebut bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan bentuk kelalaian serius yang mencederai etika pemerintahan dan tata kelola kelembagaan. 
‎
‎Ia menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, posisi Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan mandat politik yang tidak dapat dipisahkan dalam representasi resmi.
‎
‎“Ini bukan hal sepele. Menampilkan Bupati dan Sekda tanpa Wakil Bupati dalam forum resmi adalah bentuk pengabaian terhadap legitimasi demokrasi. Ini berbahaya jika dibiarkan, karena bisa menimbulkan persepsi publik yang keliru,” tegas Kholiq dengan nada keras, Sabtu, 28 Maret 2026.
‎
‎Lebih lanjut, Kholiq yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang tersebut menyebut bahwa sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Perumda seharusnya memahami norma dan etika dalam menampilkan simbol-simbol kepemimpinan daerah. 
‎
Ia bahkan mempertanyakan profesionalitas pihak penyelenggara yang dinilai abai terhadap hal mendasar tersebut. Terlebih Wabup merupakan kader asli PKB
‎
‎“Kami menduga ada unsur ketidakcermatan yang fatal, atau bahkan ada indikasi lain yang tidak sehat dalam tata kelola komunikasi publik. Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” lanjutnya.
‎
‎DPC PKB Kabupaten Malang, menurut Kholiq, meminta klarifikasi resmi dari pihak Perumda Tirta Kanjuruhan sekaligus mendesak agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya menjaga marwah institusi pemerintahan daerah agar tetap berada dalam koridor yang benar.
‎
‎“Jangan sampai lembaga publik justru menciptakan kegaduhan dan merusak tatanan yang sudah diatur. Ini soal etika, soal penghormatan terhadap sistem, dan soal menjaga kepercayaan publik,” kecamnya.
‎
‎Sementara itu, Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan H Syamsul Hadi belum merespon apa yang dipermasalahkan oleh PKB tersebut. Sedangkan ketik.com sudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp belum dibalas hingga berita ini ditulis. 
‎
‎Tanggapan normatif hanya diberikan Humas Perumda Tirta Kanjuruhan. "Masih menunggu petunjuk pimpinan mas," kata Humas Perumda Tirta Kanjuruhan Emwin. (*)
‎