KETIK, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya menekan angka pengangguran terbuka, khususnya di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Rapat Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang digelar di Ruang Angling Dharma, Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (8/6/2026). Kegiatan yang diikuti 72 peserta dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, serta 45 ketua Bursa Kerja Khusus (BKK) se-Kabupaten Bojonegoro ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan dunia kerja dengan pendidikan vokasi.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dunia pendidikan, dan dunia usaha.
“Alhamdulillah, Bojonegoro mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas capaian penurunan angka pengangguran. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi dan kerja sama yang selama ini dibangun mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini mendorong seluruh daerah untuk fokus pada pengurangan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur.
Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, terutama dengan adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi guna mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Semua target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD harus dicapai melalui program yang terukur. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat, termasuk antara sekolah vokasi, dunia usaha, dan pemerintah,” katanya.
Wakil Bupati Bojonegoro, Hj. Nurul Azizah, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi. (Foto Humas Pemkab Bojonegoro)
Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya peran SMK dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing. Saat ini terdapat sekitar 122 SMK di Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah peserta didik mencapai sekitar 25 ribu siswa. Setiap tahunnya, sekitar 7 ribu lulusan baru memasuki pasar kerja.
Untuk itu, Nurul Azizah menegaskan bahwa pelatihan kerja harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang mengikuti pelatihan benar-benar masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan setelah pelatihan mendapatkan pendampingan hingga bisa bekerja atau mandiri. Jangan hanya mengejar jumlah peserta, tetapi harus menghasilkan manfaat yang nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, menyampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Bojonegoro masih didominasi lulusan SMK atau sederajat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri serta optimalisasi peran BKK sebagai jembatan antara sekolah dan dunia kerja.
Saat ini terdapat 45 BKK aktif di Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas dua perguruan tinggi, 42 SMK, dan satu SMA. Berdasarkan data tracer study, total penempatan tenaga kerja melalui seluruh BKK mencapai 2.872 orang.
Tiga BKK dengan capaian penempatan tenaga kerja tertinggi adalah SMKN Purwosari sebanyak 323 orang, SMKN Kasiman sebanyak 293 orang, dan SMKN 1 Bojonegoro sebanyak 288 orang.
Sebagai bagian dari upaya pengurangan pengangguran, Disperinaker Bojonegoro juga telah melaksanakan berbagai program, seperti Mini Job Fair, Job Fair Utama, pelatihan sertifikasi kompetensi, layanan Grup Solusi Kerja dan Ruang Konsultasi Kerja, seminar peningkatan soft skill, serta penyebarluasan informasi lowongan kerja di berbagai lokasi strategis.
