KETIK, HALMAHERA SELATAN – Wakil Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Helmi Umar Muchsin, mendorong pendataan dan penertiban kendaraan berpelat luar daerah yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk melindungi kebutuhan masyarakat setempat, menyusul pemangkasan kuota Solar dan Pertalite oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Helmi menegaskan, distribusi BBM bersubsidi harus lebih dahulu menjangkau kendaraan milik warga Halmahera Selatan agar keterbatasan pasokan tidak semakin menekan kebutuhan transportasi lokal.
“Kita harus prioritaskan kendaraan berpelat di sini, jang berpelat luar. Supaya kebutuhan warga terhadap BBM meningkat, itu bisa teratasi,” kata Helmi di Kantor Bupati Halmahera Selatan, Rabu 29 Juli 2026.
Berdasarkan pengamatannya, kendaraan dari luar daerah masih cukup banyak memperoleh pelayanan BBM bersubsidi di SPBU. Kondisi itu disebut berpotensi membuat kendaraan lokal tidak mendapatkan jatah setelah mengantre.
Karena itu, Helmi meminta kendaraan berpelat luar segera didata dan ditertibkan guna mencegah keluhan masyarakat serta memastikan penyaluran BBM berlangsung lebih tepat sasaran.
“Kita mengamati antrian di SPBU itu ada kendaraan dari luar yang dilayani. Ini perlu didata dan ditertibkan supaya tidak menimbulkan komplain dari pengguna kendaraan di sini,” jelas Helmi.
Dorongan penertiban tersebut muncul di tengah penurunan kuota BBM bersubsidi yang cukup tajam di sejumlah SPBU dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) pada akhir Juli 2026.
Berdasarkan data yang diperoleh, pasokan Solar di SPBN Sayoang yang sebelumnya mencapai 50 ton per bulan, berkurang menjadi 35 ton. Jatah Pertalite juga menyusut drastis dari 20 ton menjadi hanya 5 ton per bulan.
Pemangkasan serupa terjadi di SPBU Babang. Kuota Solar yang semula 100 ton setiap bulan turun menjadi 70 ton. Sementara itu, jatah Solar untuk SPBN Panamboang berkurang sebanyak 20 ton.
Helmi membenarkan telah menerima informasi mengenai pengurangan kuota tersebut. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, kata dia, akan berkoordinasi untuk mengajukan penambahan pasokan karena kebutuhan BBM bagi transportasi darat dan laut terus meningkat.
“Kami akan berkonsultasi dengan Pak Bupati untuk mengusulkan kembali,” kata Helmi kepada sejumlah awak media di halaman Kantor Bupati Halmahera Selatan, Selasa 28 Juli 2026.
Menurut Helmi, berkurangnya pasokan BBM bersubsidi tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan bermotor, tetapi juga mengancam aktivitas nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan Solar.
Halmahera Selatan merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah nelayan yang cukup besar. Karena itu, keterbatasan pasokan BBM dapat memengaruhi aktivitas melaut, distribusi hasil perikanan, hingga pergerakan ekonomi masyarakat pesisir.
Di sisi lain, persoalan dalam distribusi BBM bersubsidi di SPBU dan SPBN juga masih kerap terjadi. Pemerintah daerah pun berencana kembali membangun komunikasi dengan BPH Migas agar pengurangan kuota tidak terus membebani masyarakat Halmahera Selatan.
“Kami akan berupaya berkomunikasi lagi dengan pihak BPH Migas agar itu tidak lagi terjadi di Halmahera Selatan,” kata politisi Nasdem mengakhiri.
