KETIK, SLEMAN – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI Meutya Hafid melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman pada Kamis 13 Agustus 2026, untuk meninjau secara langsung pelaksanaan uji coba (piloting) Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Kunjungan kerja tersebut disambut langsung oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman.
Agenda lapangan ini bertujuan menguji keandalan data serta kecepatan infrastruktur pertukaran data nasional yang dianalogikan sebagai "jalan tol data", sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berjalan transparan, cepat, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Inisiatif Presiden dan Verifikasi Otomatis Bebas KKN
Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pembenahan sistem bantuan sosial melalui integrasi digital merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Langkah strategis nasional ini diambil untuk menjawab keluhan masyarakat dari berbagai daerah terkait ketidaktepatan sasaran penerima bansos konvensional selama ini. Melalui komitmen pemerintah pusat, warga yang berhak wajib menerima bantuan secara utuh, sementara masyarakat yang tergolong sudah tidak layak tidak lagi menerima dana pemerintah yang bukan haknya.
Dalam peninjauan kali ini, Menkomdigi mengevaluasi langsung performa sistem integrasi data yang dibangun oleh tim Kementerian Komdigi.
Hasil pengujian menunjukkan peningkatan efisiensi layanan yang sangat signifikan: proses pendaftaran dan pencocokan data warga kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar lima menit, memangkas waktu pelayanan konvensional yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari.
"Sebagai Wakil Ketua Komite dalam program strategis nasional ini, Kementerian Komdigi berperan penting dalam menyediakan serta mengelola jaringan infrastruktur 'jalan tol data'. Jaringan ini bertugas mengalirkan, mencocokkan, dan memverifikasi data kependudukan antar-lembaga secara instan dan aman," jelas Meutya Hafid.
Ia tekankan, proses verifikasi kriteria penerima manfaat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan desil ekonomi dilakukan sepenuhnya secara otomatis oleh sistem digital yang objektif, sehingga mengeliminasi potensi intervensi manual maupun praktik KKN, dengan tetap melibatkan lurah dan aparatur desa sebagai pengawas di lapangan.
Efisiensi Biaya Warga dan Jaminan Pendaftaran Gratis
Menkomdigi Meutya Hafid bersama Bupati Sleman Harda Kiswaya mendengarkan langsung masukan dari perwakilan warga saat meninjau pelaksanaan uji coba (piloting) Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Sleman. (Foto: Pemkab Sleman for Ketik.com)
Di samping mempercepat birokrasi, sistem Perlinsos Digital terbukti memberikan efisiensi biaya dan waktu bagi masyarakat. Warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya fotokopi dokumen, pembentukan berkas fisik, atau ongkos transportasi untuk mengurus administrasi secara tatap muka.
Pendaftaran yang dapat diakses secara mandiri dari rumah memungkinkan masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau pekerja harian tidak perlu lagi meninggalkan mata pencaharian mereka selama seharian penuh.
Menkomdigi juga memberikan imbauan tegas terkait keamanan informasi digital dan pencegahan modus penipuan. Warga diminta untuk selalu mengakses layanan pendaftaran melalui portal resmi pemerintah dan menekankan bahwa seluruh proses pendaftaran Perlinsos Digital diselenggarakan secara gratis tanpa dipungut biaya apa pun.
Seluruh masukan dan dinamika yang dihimpun dari percontohan di Kabupaten Sleman termasuk penyempurnaan aksesibilitas bagi kelompok warga lansianakan diserap sebagai bahan evaluasi komprehensif bersama Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga terkait.
Langkah ini menjadi fondasi penting untuk mematangkan sistem Perlinsos Digital hingga mencapai keandalan 100 persen sebelum direplikasi dan diterapkan secara nasional di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Capaian Piloting Sleman dan Kepemimpinan Hamangku
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyambut hangat kehadiran Menkomdigi serta mengapresiasi penunjukan Kabupaten Sleman sebagai lokasi percontohan nasional.
Dalam uji coba Perlinsos Digital di Sleman, tercatat sebanyak 76.315 Kepala Keluarga (KK) terdaftar dengan dukungan 2.862 agen yang tersebar hingga tingkat padukuhan.
Rincian data mencatat 75.231 penerima terdaftar untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan 43.433 penerima berpotensi layak, serta 68.876 penerima terdaftar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 29.458 penerima berpotensi layak.
Bupati Sleman menegaskan bahwa keandalan data ini sangat krusial dalam mendukung tren positif penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman, yang berhasil ditekan dari 7,48 persen pada tahun 2024 menjadi 6,73 persen pada tahun 2025.
"Pemkab Sleman terus berkomitmen memastikan seluruh warga terlayani dengan mengusung filosofi kepemimpinan Jawa Hamangku, Hamengku, Hamengkoni," tegas Bupati Harda Kiswaya.
Langkah nyata filosofi tersebut diwujudkan melalui aksi jemput bola harian oleh para agen serta sosialisasi publik secara masif, baik melalui media sosial.yang telah menjangkau lebih dari 87 ribu penonton maupun media luar ruang di titik-titik strategis wilayah Sleman. (*)
