KETIK, PASAMAN BARAT – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengingatkan 90 wali nagari (kepala desa) yang baru dilantik di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) agar memahami peraturan perundang-undangan, terutama terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
Ia mengingatkan, ketidakpahaman terhadap regulasi dapat membuat wali nagari berhadapan dengan persoalan hukum dalam menjalankan pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan 90 wali nagari untuk masa jabatan 2026–2034 di Aula Kantor Bupati Pasbar, Senin, 9 November 2026.
"Pemerintah provinsi akan mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi wali nagari melalui pembekalan serta pemahaman regulasi. Jangan sampai ada wali nagari yang tersandung persoalan hukum karena tidak memahami aturan. Karena itu, setiap kebijakan harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab," ujarnya.
Mahyeldi menegaskan, pemahaman terhadap aturan menjadi salah satu modal penting bagi wali nagari dalam menjalankan pemerintahan, mengelola keuangan, dan melaksanakan pembangunan.
Selain persoalan regulasi, ia juga mendorong wali nagari memetakan serta mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan potensi nagari perlu diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Pasbar Yulianto mengatakan jabatan wali nagari merupakan amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan dedikasi.
Ia menitipkan enam pesan kepada wali nagari, yakni membangun pemerintahan yang berintegritas dan taat regulasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga persatuan serta nilai adat dan budaya, mengoptimalkan potensi ekonomi nagari, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta menyiapkan pembangunan nagari yang berkelanjutan.
Dari 90 wali nagari yang dilantik dan dikukuhkan, sebanyak 87 orang merupakan hasil Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak 2026. Sementara tiga lainnya, yakni Wali Nagari Kapa, Katiagan, dan Sinuruik, dikukuhkan berdasarkan perpanjangan masa jabatan periode 2023–2031.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pasbar M. Ihpan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Ade Putra dan Ali Muda, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah.(*)
