KETIK, BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) Perjuangan Aceh menegaskan Helmi N. Hakim sudah tidak lagi berstatus sebagai kader maupun anggota partai.
Penegasan ini disampaikan menyusul kembali munculnya pemberitaan yang mengaitkan nama Helmi dengan aktivitas sebagai tentara bayaran Rusia yang berkonflik dengan Ukraina.
Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Jamaluddin Idham mengatakan, status Helmi di partai telah berakhir sejak 2023. Karena itu, berbagai aktivitas yang dilakukan Helmi setelah periode tersebut tidak memiliki hubungan kelembagaan dengan PDI Perjuangan.
“Sudah kami pastikan, yang bersangkutan sejak 2023 tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Saat ini juga tidak tercatat sebagai anggota aktif maupun terlibat dalam kegiatan partai,” kata Jamaluddin.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan penegasan tersebut untuk meluruskan informasi yang kembali mengaitkan Helmi dengan PDI Perjuangan, terutama setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan keterlibatannya sebagai tentara bayaran dalam perang Rusia-Ukraina.
Menurut dia, PDI Perjuangan Aceh tidak ingin status seseorang yang sudah bukan kader kembali dikaitkan dengan partai, terlebih jika aktivitas tersebut merupakan tindakan atau pilihan pribadi yang dilakukan setelah tidak lagi menjadi anggota.
“Segala aktivitas yang bersangkutan saat ini merupakan aktivitas pribadi dan tidak merepresentasikan PDI Perjuangan Aceh,” ujarnya.
Jamaluddin menegaskan, kepengurusan DPD PDI Perjuangan Aceh periode 2025–2030 juga telah melakukan penataan administrasi keanggotaan melalui proses KTA-nisasi dan verifikasi.
Hasil penataan tersebut, kata dia, memastikan Helmi N. Hakim tidak tercatat sebagai kader, anggota aktif, ataupun bagian dari aktivitas organisasi PDI Perjuangan Aceh.
“Karena itu, kami perlu meluruskan hal ini agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Secara organisasi, statusnya sudah jelas,” tegas Jamaluddin.
Nama Helmi N. Hakim kembali menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan dugaan keberadaannya sebagai tentara bayaran yang bergabung dalam konflik Rusia-Ukraina.
Terlepas dari benar atau tidaknya informasi mengenai aktivitas tersebut, Jamaluddin menegaskan bahwa PDI Perjuangan Aceh tidak memiliki keterkaitan organisasi dengan Helmi sejak 2023.
“Kalau ada aktivitas yang dilakukan setelah tidak lagi menjadi kader, itu merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Bukan aktivitas partai,” katanya.
PDI Perjuangan Aceh pun meminta masyarakat tidak mencampuradukkan aktivitas pribadi seseorang dengan sikap, kebijakan, ataupun kegiatan resmi partai.
Nama Helmi Nugraha Hakim tercantum dalam daftar delapan WNI yang disebut Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (FISU) direkrut militer Rusia. Sebelum namanya muncul dalam pengungkapan tersebut, Helmi dikenal di Aceh sebagai aktivis dan politisi. Ia tumbuh di Bandung, pernah bergabung dengan Partai SIRA dan PDIP, serta memiliki jejaring dengan sejumlah pihak di Rusia. (*)
