KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Minggu, 3 Mei 2026.
Program ini menargetkan renovasi 33.000 unit rumah tidak layak huni di Jawa Timur sepanjang tahun 2026.
Peluncuran tersebut turut dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono, sebagai bagian dari langkah strategis meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menekan angka kemiskinan.
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas lonjakan signifikan program BSPS di Jawa Timur. Dari 2.914 unit pada tahun 2025, meningkat lebih dari sepuluh kali lipat menjadi 33.000 unit pada tahun 2026.
“Program BSPS ini sangat strategis karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hunian yang layak. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan kualitas hidup, tetapi juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan,” tegas Khofifah.
"Di Jawa Timur sendiri, peningkatan renovasi rumah BSPS cukup signifikan. Yang sebenarnya tahun lalu hanya 2.914 rumah, sekarang menjadi 33.000 rumah. Ini tentu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan karena dengan hunian layak, taraf hidup masyarakat juga meningkat. Dengan begitu, ekonomi mereka juga membaik," lanjutnya.
Khofifah menekankan bahwa rumah layak huni menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga.
“Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidupnya meningkat. Ini akan berdampak pada penurunan beban ekonomi, peningkatan kesehatan keluarga, hingga memperkuat daya tahan sosial masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, integrasi program perumahan dengan pemberdayaan ekonomi menjadi pendekatan komprehensif dalam menekan kemiskinan secara berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kehidupan yang lebih baik. Ada intervensi pada hunian sekaligus penguatan ekonomi keluarga,” jelasnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa peningkatan jumlah BSPS di Jawa Timur menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak yang terintegrasi dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Program ini dikombinasikan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta pembiayaan PNM Mekaar yang menyasar perempuan pelaku usaha.
“Tujuannya agar keluarga penerima tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan 33.000 unit rumah diperkirakan menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja dari berbagai sektor, mulai konstruksi hingga industri bahan bangunan.
“Ekosistem perumahan ini menggerakkan banyak sektor. Dari kontraktor, toko bangunan, hingga pelaku UMKM semua ikut bergerak. Ini yang kita harapkan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bambang Haryo Soekartono menyebutkan, dari total penerima BSPS di Jawa Timur, sebanyak 1.252 kepala keluarga berasal dari Kota Surabaya, dengan sekitar 600 di antaranya telah terverifikasi hingga awal Mei 2026.
Ia memastikan proses verifikasi akan dipercepat agar penyaluran bantuan berjalan sesuai target. Bambang juga mengapresiasi program pembangunan rumah rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat.
“Program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah akan memberikan dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Sebelum peluncuran, Gubernur Khofifah bersama Menteri PKP meninjau langsung rumah calon penerima bantuan di Jalan Endrosono Gang 8, Wonokusumo. Tiga rumah yang dikunjungi menunjukkan kondisi tidak layak huni, mulai dari struktur bangunan tidak permanen hingga sanitasi yang tidak memadai.
Program BSPS di wilayah tersebut terintegrasi dalam skema “Tender Rakyat” dengan total anggaran Rp280 juta untuk 14 penerima manfaat. Masing-masing penerima memperoleh bantuan stimulan untuk pembelian bahan bangunan, disertai kontribusi swadaya.
Seluruh penerima telah melalui verifikasi teknis dan dokumentasi. Pemerintah juga menyediakan kanal pengaduan BENAR-PKP di nomor +62 812-88888-911 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Program BSPS merupakan inisiatif Kementerian PKP yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema bantuan stimulan, bukan pembiayaan penuh pembangunan rumah. (*)
